AKSI PEDULI KOSMETIKA AMAN DAN OBAT TRADISIONAL BEBAS BAHAN KIMIA OBAT

Jakarta – Senin (11/12) Badan POM RI menggelar Aksi Peduli Kosmetika Aman dan Obat Tradisional (OT) Bebas Bahan Kimia Obat (BKO). Pada kesempatan tersebut Badan POM RI mempublikasikan OT yang mengandung BKO dan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya yang ditemukan sepanjang tahun 2017 dalam bentuk peringatan publik/public warning. OT mengandung BKO dan kosmetika mengandung bahan berbahaya tersebut merupakan hasil temuan pengawasan produk di peredaran (post-market control) secara rutin, kasus, maupun operasi penertiban ke sarana produksi, sarana distribusi, atau retail oleh Badan POM RI melalui Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.

Selama periode Desember 2016 hingga November 2017, Badan POM RI menemukan 39 OT mengandung BKO, 28 di antaranya tidak memiliki izin edar Badan POM RI (ilegal). BKO yang teridentifikasi dalam produk OT tersebut didominasi oleh Sildenafil dan turunannya yang berisiko dapat menimbulkan efek kehilangan penglihatan dan pendengaran, stroke, serangan jantung, hingga kematian. BKO lainnya yang juga ditemukan adalah pereda nyeri seperti Fenibutazon.

Selama tahun 2017 Badan POM RI juga menemukan 26 jenis kosmetika mengandung bahan berbahaya. Temuan tersebut didominasi oleh produk kosmetika dekoratif dan produk perawatan kulit dengan jenis bahan berbahaya yang teridentifikasi digunakan di dalamnya antara lain merkuri, bahan pewarna merah K3 dan merah K10. Ketiga bahan tersebut dapat berefek buruk bagi kesehatan. Merkuri bersifat karsinogenik (menyebabkan kanker) dan teratogenik  (mengakibatkan cacat pada janin), bahan pewarna merah K3 dan merah K10 juga bersifat karsinogenik. Selain itu, ditemukan pula kosmetika mengandung BKO yang seharusnya tidak diperbolehkan terkandung dalam kosmetika, yaitu Klindamisin.

“Sebagai langkah tindak lanjut, kami telah menarik OT mengandung BKO tersebut dari peredaran dan memusnahkannya. Pada tahun 2017 ini, pemusnahan telah dilakukan terhadap OT yang tidak memenuhi persyaratan senilai 23,9 miliar rupiah. Pembatalan nomor izin edar juga dilakukan terhadap OT yang sebelumnya telah memiliki izin edar Badan POM RI, namun teridentifikasi mengandung BKO setelah beredar”, jelas Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito saat memberikan keterangan pers terkait public warning hari ini nomor B-IN.05.03.1.43.12.17.5966 tanggal 11 Desember 2017 tentang Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia obat dan nomor B-IN.05.03.1.43.12.17.5965 tanggal 11 Desember 2017 tentang Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya.

“Sementara terhadap seluruh temuan kosmetika mengandung bahan berbahaya telah dilakukan tindak lanjut secara administratif, antara lain berupa pembatalan izin edar, penarikan dan pengamanan produk dari peredaran, serta pemusnahan. Pemusnahan yang telah dilakukan adalah senilai 20,4 miliar rupiah. Beberapa pelanggaran di bidang kosmetika juga telah ditindaklanjuti secara pro-justitia oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM RI”, lanjut Penny K. Lukito.

Selama tahun 2017, Badan POM RI telah mengungkap 49 perkara tindak pidana OT tanpa izin edar dan/atau mengandung BKO dan telah diproses secara pro-justitia. Untuk tindak pidana di bidang kosmetika, 47 perkara kosmetika tanpa notifikasi dan 8 perkara kosmetika mengandung bahan berbahaya telah ditindaklanjuti secara pro-justitia. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, putusan tertinggi pengadilan perkara obat tradisional yaitu pidana penjara 4 bulan 15 hari dan denda 50 juta rupiah dan perkara kosmetika dijatuhi sanksi berupa putusan pengadilan paling tinggi penjara 2 tahun 6 bulan.

Pada kesempatan yang sama Badan POM RI juga memperkenalkan terobosan untuk menurunkan demand masyarakat terhadap OT mengandung BKO dan kosmetika mengandung bahan berbahaya, yaitu melalui aplikasi Public Warning Obat Tradisional. “Aplikasi ini merupakan program/aplikasi berbasis Android yang berisi daftar produk OT yang dinyatakan berbahaya melalui public warning Badan POM RI. Aplikasi ini akan memudahkan masyarakat dalam memilih produk OT yang aman untuk mereka konsumsi”, papar Kepala Badan POM RI.

Hari ini juga dilakukan penandatanganan (hand stamp) komitmen Peduli Kosmetika Aman oleh Kepala Badan POM RI beserta jajaran dan lintas sektor terkait, perwakilan asosiasi pelaku usaha kosmetika, perwakilan asosiasi profesi terkait kesehatan, serta tokoh masyarakat. Badan POM RI melakukan penyerahan sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetika yang baik (CPKB) kepada 3 industri OT dan 2 industri kosmetika yang telah memenuhi persyaratan CPOTB dan CPKB dalam melakukan usahanya.

Badan POM RI kembali menegaskan agar pelaku usaha melakukan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Masyarakat diimbau agar lebih waspada serta tidak mengonsumsi produk–produk sebagaimana tercantum dalam lampiran public warning ini ataupun yang sudah pernah diumumkan dalam public warning sebelumnya. Ingat selalu Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa). Pastikan kemasan dalam kondisi baik, baca informasi produk yang tertera pada labelnya, memiliki izin edar Badan POM RI, dan tidak melebihi masa kedaluwarsa.

 

 

 

 Informasi lebih lanjut hubungi:

Contact Center HALO BPOM di nomor telepon 1-500-533, SMS 0-8121-9999-533, email halobpom@pom.go.id, twitter @BPOM_RI, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.

Komentar ANDA?