Home / Hukrim / Anggota DPRD Kabupaten Kupang Gugat BPK RI

Anggota DPRD Kabupaten Kupang Gugat BPK RI

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]
John Rihi

John Rihi

NTTTERKINI.COM, Kupang – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) melayangkan gugatan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Klas IA Kupang, karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.

Gugatan itu dilayangkan 13 anggota DPRD Kabupaten Kupang atas hasil pemeriksaan BPK RI, 2 November 2012 lalu yang menemukan adanya kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas kegiatan Bimtek anggota DPRD dan sejenisnya pada sekretariat DPRD Kabupaten Kupang sebesar Rp 1,1 miliar lebih.

“Gugatannya sudah kami ajukan ke pengadilan,” kata kuasa hukum 13 anggota DPRD Kabupaten Kupang, John Rihi, Kamis, 7 Maret 2013.

Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang menggugat BPK RI, yakni Hans Sombu Taopan, Fery Efendi Tuy, Yosef Lede, Ibrahim Bano, Ursula Totos Bele, Yakobertus Seran, Ruben Kalelena, Oktori Gasperz Sap, Agustinus Tanau, Esaf Naitasi, Piter Humau, Yandri Nale, dan Yermias Talas.

Baca Juga :  Kabupaten Kupang Sweeping Ibu Hamil

Menurut dia, kelebihan pembayaran uang harian biaya perjalanan dinas itu timbul, karena adanya pembayaran uang selama enam hari yang tidak sesuai surat keputusan Bupati tentang standar biaya perjalanan dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta PNS Kabupaten Kupang. “Kami menilai BPK dalam pemeriksaannya tidak menggunakan UU, tapi justru peraturan Bupati,” katanya.

Pemeriksaan BPK NTT itu, menurut dia, sangat berdampak buruk terhadap kredibilitas anggota DPRD Kabupaten Kupang dalam penyelenggaran urusan pemerintah dan juga sekaligus sangat dirugikan secara materil dan imateril.

Secara materil, kata Rihi, para penggugat telah membayar kembali uang perjalanan dinas yang telah dibayarkan dan habis digunakan bagi kepentingan tugas kedinasan bukan pribadi sebesar Rp 1,1 miliar lebih.

Baca Juga :  Mahasiswa Demo Tolak Kehadiran Pabrik Mangan

Sedangkan secara imateril para penggugat telah dirugikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Kupang yang menjalankan tugas pemerintahan dengan adanya hasil pemeriksaan tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyrakat. Karena itu, anggota DPRD menuntut ganti rugi sebesar Rp 50 juta per orang. “Setiap anggota dewan menuntut ganti rugi sebesar Rp 50 juta,” katanya. (Dem)

Komentar ANDA?

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]