Baru Dua Kabupaten Realisasi Dana Desa 100 Persen

0
1044
Petrus Manuk
Petrus Manuk

NTTTERKINI.COM, Kupang – Dari 21 kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT), baru dua kabupaten yang sudah merealisasikan dana desa hingga 100 persen dari tiga tahap pencairan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) NTT, Petrus Manuk sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Rabu, 11 November  2019.

Petrus menyebutkan, dua kabupaten yang sudah merealisasikan dana desa sebesar 100 persen hingga minggu pertama Desember 2019 yakni Manggarai Barat dan Sumba Tengah. Tiga kabupaten lain yang realisasinya cukup tinggi adalah Manggarai sebesar 97,77 persen. Ngada sebesar 96,56 persen dan Manggarai Timur sebesar 86 persen. Sedangkan realisasi paling rendah adalah Sumba Barat Daya sebesar 44,91 persen.

“Kami harapkan agar semua kabupaten segera merealisasikan dana desa yang telah dialokasikan untuk masing-masing desa,” kata Petrus.

Menurutnya, ada sejumlah persoalan yang dihadapi desa dalam merealisasikan dana desa. Persoalan dimaksud antara lain, tahap perencanaan di tingkat desa yang tidak tepat waktu. Peraturan bupati (Perbup) tentang dana desa tahun berikutnya molor hingga pelaksanaan dana desa tahun berjalan.

“Sebenarnya prinsip perbup tentang dana desa sama dengan penetapan APBD tahun mendatang yakni ditetapkan sebelum akhir tahun. Misalkan penggunaan dana desa tahun 2020 sudah harus ditetapkan pada akhir tahun 2019,” terang Petrus.

Mantan Kepala Dinas Sosial NTT ini menyampaikan, ada kabupaten yang penetapan perbup dana desa sangat molor. Dimana untuk dana desa tahun 2019, perbupnya baru ditetapkan pada Mei 2019. Akibatnya, desa tidak bisa mengajukan usulan pencairan dana desa. Semestinya bulan seperti itu, proses pencairannya sudah memasuki tahap dua.

“Kita minta pemerintah kabupaten memberi dukungan terhadap program dana desa yang diluncurkan pemerintah pusat dengan menerbitkan perbup tepat waktu,” pinta Petrus.

Tentang berapa kepala desa yang tersandung masalah hukum terkait pengelolaan keuangan, ia mengakui, belum memiliki data riil. Namun pihaknya selalu melakukan pemantauan di Pengadilan Tipikor Kupang. Memang dari pantauan yang itu, ada kepala desa yang disidangkan. Selain itu, ada kepala desa yang sedang dalam proses penyelidikan, penyidikan, serta pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket).

“Mencegah desa melakukan kesalahan adalah mendekatkan diri pada regulasi,” tandas Petrus. (*/Ado)

Komentar ANDA?