Home / Polkam / Bawaslu Ancam PTUN Bupati Sumba Barat

Bawaslu Ancam PTUN Bupati Sumba Barat

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Jubilate Pandango

NTTTERKINI.COM, Waikabubak – Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengancam akan mengunggat Bupati Sumba Barat, Jubilate Pieter Pandango ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena menolak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di daerah itu.

“Kami akan PTUN-kan Bupati Sumba Barat, jika tetap bersikeras dengan sikapnya tidak mau memfasilitasi panwas setempat, karena tidak mendukung panwas dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana diamanatkan UU,” kata Ketua Bawaslu NTT, Nelce Ringu, Sabtu, 16 Februari 2013.

Bupati Sumba Barat, Jubilate Pieter Pandango menolak panwas Kabupten Sumba Barat bentukan Banwaslu Propinsi NTT. Sebab anggota panwaslu Kabupaten Sumba Barat yang telah dilantik tanggal 11 Desember 2012 dalam proses perekrutannya tidak berkoordinasi pemerintah setempat atau minimal minta pertimbangan pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

Baca Juga :  Dira Tome Pimpin Sabu, Dapawole Pimpin Sumba Barat

Menurut dia, Bupati Sumba Barat masih bersikeras dengan sikapnya yang enggan memfasilitasi panwaslu setempat, termasuk menempatkan PNS sebagai tenaga sekretariat. Bupati katakan dirinya baru bisa memfasilitasi kalau salah satu anggota panwaslu kabupaten harus diberhentikan.

Padahal, lanjutnya, untuk memberhentikan seorang anggota panwaslu kabupaten ada prosesnya. Misalkan, jika seseorang melanggar kode etik kepengawasan, maka harus disurati yang dilengkapi dengan bukti- bukti. “Kemungkinan ada masalah pribadi antara anggota panwaslu tersebut dengan bupati,” katanya.

Dia mengatakan, sudah ada usaha untuk mencari jalan keluar untuk menyikapi permasalahan tersebut, tapi belum ada hasilnya. Akibatnya panwas Sumba Barat tidak bekerja secara maksimal dalam melaksanakan tugas pengawasan. Padahal tugas-tugas pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu 2014 mendatang termasuk pemilu gubernur NTT 2013 sudah harus dijalankan.

Baca Juga :  Ketua Komisi V Dimakamkan di Manggarai Timur

Langkah sementara yang diambil, jelasnya, panwas Sumba Barat mengontrak kantor dari dana APBN dan bendahara Bawaslu provinsi merangkap sebagai bendahara panwas Sumba Barat. “Ini bersifat sementara, karena bendahara punya tugas yang cukup banyak di provinsi,” katanya.

Namun, dia berharap Bupati Sumba Barat segera menempatkan sejumlah PNS di panwas sebagai petugas sekretariat. Jika tidak, pemerintah provinsi harus mengambilalih penugasan. “Sesuai aturan, petugas sekretariat berasal dari PNS kabupaten bersangkutan,” katanya. (Rit)

Komentar ANDA?

Tags : #

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]