Home / Hukrim / Biro Hukum Tangani 21 Gugatan ke Gubernur NTT

Biro Hukum Tangani 21 Gugatan ke Gubernur NTT

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Alex Lumba

NTTTERKINI.COM, Kupang – Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sedang menangani 21 perkara, baik kasus perdata maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding hingga kasasi.

Demikian disampaikan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT, Alex Lumba kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu, 2 Oktober 2019.

Alex mengatakan, gugatan itu berasal dari masyarakat atau pihak ketiga kepada Gubernur NTT. “Lokasi perkara tersebut tersebar di Kabupaten TTS, Kupang, Kota Kupang hingga  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” kata Alex.

Kasus- kasus yang sedang ditangani diantaranya, kasus Tata Usaha Negara terkait pemberhentian tidak dengan hormat kepada aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan tindak pidana korupsi.

Dimana ada ASN yang sudah di pidana penjara dan ada dijatuhi hukuman sipil sebagai ASN dengan pemberhentian tidak dengan hormat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga :  Polisi Tangkap Bandar Kupon Putih di Kupang

“Untuk ASN tingkat provinsi ada empat orang yang melakukan gugatan dan sementara diproses,” katanya.

Kasus yang menonjol lainnya yakni kasus perdata yakni kasus tanah Brigif dan Bendungan Temef. Untuk Bendungan Temef gugatan itu baru masuk ke Pengadilan Negeri Soe. “Mungkin baru di sidangkan tanggal 8 Oktober 2019,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan, kasus pembunuhan pendeta pada 2014 silam yang proses pidananya sudah jalan dan ada tersangka. Mereka menggugat perbuatan melawan hukum, karena menganggap gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak melakukan pengawasan penanganan kasus itu.

“Padahal kita ini tidak boleh intervensi. Jadi mereka menggugat dari Presiden sebagai tergugat satu, Kapolri tergugat dua, Menteri Hukum dan HAM sebagai tergugat tiga, Gubernur sebagai tergugat empat, Bupati Sumba Barat Daya dan Kapolres Sumba Barat sebagai tergugat lima,” jelasnya.

Baca Juga :  Ini Harapan Wali Kota Terhadap Gubernur Baru

Menurut mereka karena ada proses pembiaran dari presiden sampai tingkat bawah sehingga penyidik yang melakukan penyidikan itu diduga melakukan tindakan kekerasan dan itu menurut versi mereka. “Tapi kita dari pihak penyidik juga melakukan penyidikan nanti hakim yang memutuskan,” katanya.

Lebih lanjut kata Alex, jumlah semua kasus itu dari tahun 2018 sampai tahun 2019 itu sebanyak 21 kasus. Ada perkara bawaan yang masih aktif karena sementara berproses karena belum inkrah dari tahun 2018.

Seperti di tingkat pengadilan pertama sudah ada putusan kemudian dilakukan banding maka terbawa ke 2019 kemudian ada kasasi lagi. Termasuk gugatan perdata dari Jimmi Sianto, mantan anggota DPRD NTT dan Haji Muhidin yang menggugat secara TUN. “Keduanya kalah pada du pengadilan negeri,” katanya. (Ado)

Share Button

Komentar ANDA?

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]