Home / Polkam / Demokrat Ingatkan Pemprov NTT Percepat Reformasi Birokrasi

Demokrat Ingatkan Pemprov NTT Percepat Reformasi Birokrasi

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Anselmus Tallo

NTTTERKINI.COM, Kupang – Fraksi Partai Demokrat (PD) DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) NTT untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi.

Hal itu dikatakan juru bicara Fraksi PD DPRD NTT, Anselmus Tallo saat sidang paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi atas LKPJ 2017.

Menurut Ansel, pada aspek tata kelola birokrasi, berdasarkan catatan Fraksi partai Demokrat sebagai berikut, Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi NTT tahun 2016 oleh Kementrian PAN RB memberikan skor yang rendah yakni 50,25 atau kategori C.

Pada 2017 naik sedikit scoringnya menjadi 60,32 atau kategori B dari skor 1-100, terhadap situasi ini  Fraksi Partai Demokrat menganalisa bahwa dari 9 Indeks Reformasi Birokrasi, hanya 4 indeks yang sudah diterapkan, sedangkan 5 indeks belum diterapkan.

Baca Juga :  DPT Pemilu NTT Masih Bermasalah

Lima indeks itu yakni  Indeks Pengembangan system pemerintahan elektronik (e-Government) yang belum sungguh-sungguh terintegrasi dan tuntas,  Indeks Peningkatan pelayanan public yang belum optimal (survey pelayanan public Ombudsman RI tahun 2017 terhadap standar pelayanan Publlik pemda  menunjukan  baru 7 OPD saja yang telah memiliki Standar pelayanan Minimum (SPM) dari 42 OPD).

Indeks Peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja aparatur  yang masih bermasalah (hasil survey LAKIP masih rendah dan bermasalah) Indeks Peningkatan kesejahteraan pegawai (masih ada masalah pada  tunjangan kinerja, KESRA guru, dan lain sebagainya.

Indeks Peningkatan efisiensi belanja aparatur bermasalah karena belanja aparatur terus bertambah tetapi Kinerja Aparatur masih belum efisien dan efektif.

Karena itu menurut hemat Fraksi partai Demokrat  tidak ada pilihan lain selain melakukan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, dimana Pemda segera menyusun rencana road map dan rencana aksi reformasi daerah dalam setiap tahapan dan sungguh-sungguh kawal setiap instansi pemerintah bahwa road map dan rencana aksi bisa dilaksanakan.

Baca Juga :  Anggota DPRD NTT Dilantik

Bila perlu membentuk tim percepatan reformasi birokrasi untuk membantu gubernur agar seluruh OPD sanggup melakukan percepatan reformasi birokrasi.  “Tentu saja ini akan menjadi referensi bagi Gubernur baru hasil Pilgub 2018 mendatang,” katanya.

Karena situasi hari ini jika dibandingkan dengan grand desain reformasi birokrasi nasional yang disusun pada 2010 dengan 3 tahapan kuncinya yakni Rule base birokrasi, performance base birokrasi dan dynamic government maka sebenarnya Pemda NTT sudah ketinggalan 8 tahun dibanding dengan gerak lincah reformasi birokrasi tingkat nasional. (*/Ado)

Share Button

Komentar ANDA?

Tags : #

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]