Home / Polkam / Demokrat NTT Pertanyakan “Pergeseran Siluman” APBD Sebesar Rp60 Miliar

Demokrat NTT Pertanyakan “Pergeseran Siluman” APBD Sebesar Rp60 Miliar

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Reny Un saat bacakan pemandangan Fraksi Demokrat

NTTTERKINI.COM, Kupang – Fraksi Partai Demokrat DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) mempertanyakan ‘pergeseran siluman’ APBD 2018 sebesar Rp60 miliar bagi sejumlah item program maupun proyek pembangunan yang tidak melalui persetujuan bersama DPRD.

“Bahkan kabarnya sudah melalui proses tender dan sedang dikerjakan,” kata juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Reny Marlina Un saat bacakan pandangan umum fraksi atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018, Selasa, 11 Juni 2019.

Anggaran yang dipertanyakan Fraksi Demokrat antara lain, anggaran untuk segmen jalan provinsi di Sumba Timur yang telah disetujui di Badan Anggaran sebesar Rp74 Miliar, namun pada Perda APBD berkurang menjadi Rp46 miliar.

Baca Juga :  Maju Pilkada, Kornelis Soi Resmi Digantikan Eman Kolfidus

Ruas jalan Bokong-Lelogama, Kabupaten Kupang yang disetujui sebesar Rp 155 miliar lebih lalu berubah atau naik menjadi Rp 185 miliar rupiah lebih.

Saat ini muncul lagi anggaran untuk jalan di Poros tengah Pulau Semau, Kabupaten Kupang dengan alokasi Rp10  miliar lebih dan sudah mulai dikerjakan sesuai pemberitaan media.

“Semua perubahan APBD diatas setahu kami belum pernah ada persetujuan selain di lembaga yang disetujui ini termasuk peningkatan status jalan di Semau yang diinformasikan telah menjadi jalan provinsi,” katanya.

Fraksi Partai Demokrat memandang upaya pemindahan lokasi program atau kegiatan merupakan pelanggaran Perda yang serius.

Apalagi, lanjut dia, pergeseran siluman yang mengubah program atau kegiatan yang dibiayai APBD dan atau mengubah kesepakatan yang telah ditetapkan tanpa dibahas atau ditetapkan melalui prosedur yang benar dan tata pemerintahan ini.

Baca Juga :  Nasdem-Golkar Tetapkan Jacky- Melki Cagub- Cawagub NTT

“Dimata Fraksi Partai Demokrat, fenomena ini adalah pelanggaran tata kelola keuangan pemerintahan yang sangat serius dan harus diberhentikan,” katanya.

“Kita mengelolah dan bertanggung jawab terhadap keuangan rakyat, bukan keuangan perusahaan atau keuangan pribadi,” ujarnya.

Pelanggaran ini juga sekaligus menggambarkan rendahnya hubungan kemitraan eksekutif terhadap Hak Budgeting DPRD yang merupakan perintah Undang-undang.

Pelaksana tugas (Plt) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTT, Maksi Nenabu mengaku akan dibahas bersama pemerintah. “Saya belum baca, nanti kami akan bahas bersama,” katanya. (Ado)

Share Button

Komentar ANDA?

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]