Home / Polkam / DPRD Kota Kupang: Pemberhentian PTT Tak Sesuai Ketentuan

DPRD Kota Kupang: Pemberhentian PTT Tak Sesuai Ketentuan

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Padron Paulus

NTTTERKINI.COM, Kupang – Pemberhentian 369 Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai tidak sesuai ketentuan.

“Jika PTT harus di evaluasi, maka harusnya dilakukan pada akhir tahun, atau saat akhir masa kerja PTT, sehingga ketika masuk tahun anggaran baru, benar-benar PTT yang kinerja baik yang diangkat kembali,” kata Ketua Komisi I DPRD Kota Kupang, Padron Paulus, Selasa, 14 Mei 2019.

Menurut dia, evaluasi kinerja dan absensi para PTT seharusnya dilakukan pada akhir tahun setelah masa kerja sesuai yang tertuang dalam
Surat Keputusan (SK), bukan dilakukan di awal tahun, sehingga teridikasi adanya rasa suka dan tidak suka terhadap PTT.

Baca Juga :  Jorge Mario Bergoglio Terpilih Sebagai Paus Baru

“Ini namanya bukan mau evaluasi, tapi bisa dikatakan ada suka atau tidak suka terhadap tenaga PTT, karena anggaran sudah kami tetapkan,” tambah Padron.

Sesuai penetapan anggaran yang telah disetujui DPRD Kota Kupang, tenaga PTT yang diusulkan pemerintah kota sebanyak 1.700 dan anggaran
tersebut sudah disepakati untuk masa kerja selama setahun dan tertuang dalam Surat Keputusan (SK). Namun dalam perjalanan belum setahun bekerja, masih dilakukan tes dan persoalan kinerja yang tidak maksimal.

“Aturan yang ada, SK yang diterbitkan dengan masa kontrak kerja satu tahun, bukan sebulan atau dua bulan. Seenak-enaknya pemerintah mencabut dan menerbitkan SK,” kata Padron.

Pemerintah memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan tenaga PTT, tetapi dalam kewenangan tersebut ada aturan yang mengikat. Selain itu perekrutan tenaga PTT  tidak wajib melalui tes, karena tenaga PTT dipekerjakan berdasarkan tingkat kebutuhan sebuah instansi. (Lid)

Share Button
Baca Juga :  PPDB Online SD dan SMP Dilakukan Serentak

Komentar ANDA?

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]