Home / Sosbud / Dua Instansi Akan Terapkan Konsep Layanan Publik “Smart City”

Dua Instansi Akan Terapkan Konsep Layanan Publik “Smart City”

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Smart city

NTTTERKINI.COM, Kupang – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Balina Oey mengatakan masterplan “Smartcity” telah selesai dirancang dan segera menerapkan manajemen kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang mengusung konsep kota pintar dalam kemudahan pelayanan pada dua instansi layanan publik pada tahun 2020 mendatang.

“Masterplannya sudah selesai disusun, tinggal dieksekusi di tahun 2020, ada dua instansi layanan publik yang akan terapkan,” kata Kepala Kominfo Kota Kupang, Balina Oey, Senin, 3 Desember 2019.

Dua instansi layanan publik tersebut yakni pelayanan kesehatan dari Dinas Kesehatan melalui Brigade Kupang Sehat (BKS), tanda tangan elektronik dan sistem pelayanan terintegrasi berbasis online pada Dinas Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP).

Kepala Bidang Pelayanan e-Goverment Dinas Kominfo Kota Kupang, Wildrian Ronald Otta mengatakan tujuan utama dari program smart city bukan hanya teknologi, teknologi merupakan bagian dari instrumen-instrumen pendukung pencapaian smart city, namun pelayanan yang efektif dan efisien dalam berbagai dimensi menjadi tujuan utama dan target dari program smart city yang akan membawa dampak akhir bagi kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga :  Inilah Nama Kepsek di Kota Kupang yang Dilantik

Program smart city sejak di gagas tahun 2018 dan mulai penerapan dengan beberapa program berbasis teknologi dalam pelayanan publik telah dijalankan secara maksimal serta program-program baru yang akan segera di terapkan.

Adapun beberapa program layanan publik yang telah dijalankan Pemkot Kupang antara lain di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Dinas Kominfo dengan memasang spot internet gratis di sejumlah titik, bagi masyarakat umum pengguna jaringan internet.

Serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk), pojok teknologi dan belajar yang terintegrasi pola sosialisasi dan penyuluhan di tingkat kelurahan, data base pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Keuangan Daerah (BKD) dengan pola cash management sehingga seluruh proses transaksi pembayaran honor dan gaji langsung ke rekening Aparatur Sipil Negara (ASN) dan integrasi data melalui aplikasi Soda Molek di 51 kelurahan dan dikembangkan secara online agar meski warga di kelurahan tertentu dapat mengurus dan mencetak beberapa dokumen yang umum di kelurahan mana saja, dan dapat digunakan melalui smart phone (handphone).

Baca Juga :  Atasi Masalah Air, Pemkot Kupang Minta Kelola Tilong

Program smart city juga memerlukan sinergi semua pihak sehingga roh dari smart city yakni inovatif, integrasi dan kolaborasi perlu dibangun secara bersamaan dengan persoalan terpenting yakni data awal sistemik yang terintegrasi menjadi satu bagian dari pemerintahan Kota Kupang, dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan melibatkan antar lembaga, sekolah, akademi, dan pihak swasta guna pemetaan persoalan yang perlu ditangani secara serius dan menjadi prioritas.

“Sinergitas dengan semua pihak yang paling penting harus berdasarkan data sehingga ada kebijakan yang di buat berdasarkan data tersebut,” tutup Wildrian. (Lid)

Share Button

Komentar ANDA?

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]