Home / Polkam / Fraksi Demokrat Sarankan Pemprov NTT Hindari Pola “Sinterklas”

Fraksi Demokrat Sarankan Pemprov NTT Hindari Pola “Sinterklas”

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Renny Marlina Un

NTTTERKINI.COM, Kupang – Fraksi Demokrat DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta pemerintah provinsi untuk menghindari pola “sinterklas” dengan menjanjikan anggaran Rp100 miliar setiap menyelesaikan masalah perbatasan.

“Kami sarankan agar pemerintah mengindari pola “sinterklas” dengan mudah menjanjikan anggaran dalam sejumlah kunjungan maupun kegiatan seperti rencana alokasi anggaran Rp 100 miliar dalam setiap menyelesaikan masalah perbatasan,” kata juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Renny Marlina Un saat bacakan pandangam akhir fraksi Partai Demokrat atas rancangan perubahan APBD 2019, Selasa, 20 Agustus 2019 malam.

Bagi Gubernur maupun Wakil Gubernur uang Rp100 miliar itu tak seberapa. Bahkan beranggapan “hanya orang yang picik dan pesimis bodoh serta ethos kerja yang rendah yang mengatakan uang ratusan miliar sebagai angka yang fantastis”.

Baca Juga :  Demokrat Minta Pemprov NTT Hentikan Moratorium TKI

Namun, kata dia, anggaran ratusan miliar rupiah itu mungkin tidak ada besar untuk Gubernur dan Wagub, tapi sebaliknya satu rupiah itu sangat berarti untuk maayarakat, terutama mereka yang menderita stunting, anak-anak yang tidak memiliki seragam untuk bersekolah, atau mereka yang sulit memenuhi kebutuhan sandang dan papannya.

Lebih dari itu, lanjut dia, harus dipahami bersama bahwa uang itu adalah ‘uang rakyat’ bukan uang pribadi. Fraksi ingin mendorong agar semua taat pada mekanisme perencanaan dan penganggaran yang benar dalam koridor tata kelolah pemerintahan dan keuangan daerah. “Bukan mekanisme tata kelola yang sembrono,” tegasnya.

Pengadaan sepeda motor
Fraksi Demokrat juga menilai alokasi anggaran dalam pos pembiayaan sebesar Rp 4 miliar lebih untuk mengakomodir kepentingan kredit kendaraan bermotor untuk Aparatur Sipil Negara (ADN) sebagai bentuk’ pemerasan’ karena memang apa yang tertuang dalam Pengantar Nota Keuangan justru terkait kontribusi kebijakan ini bagi Pendapatan Asli Daerah.

Baca Juga :  Pemprov Minta Maaf ke Fraksi Demokrat DPRD NTT

Dalam tanggapan pemerintah dijelaskan adanya alasan lainnya yakni untuk peningkatan kinerja serta kemudahan dalam tugas-tugas Aparatur Sipil Negara.

“Fraksi Partai Demokrat mendukung, jika latar belakang kebijakan ini adalah untuk membantu ASN dalam memperlancar pelayanan dan pelaksanaan tugas-tugasnya,” katanya. (Ado)

Share Button

Komentar ANDA?

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]