Home / Sosbud / Fransisco Besie Buka Posko Pengaduan PTT yang Diberhentikan

Fransisco Besie Buka Posko Pengaduan PTT yang Diberhentikan

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Fransisco Besie

NTTTERKINI.COM, Kupang – Fransisko Besie yang ditunjuk sejumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk menjadi kuasa hukum membuka Posko pengaduan bagi PTT yang diberhentikan Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Ada 15 PTT yang memberi kuasa kepada kami untuk tangani kasus pemberhentian mereka sebagai PTT,” kata Farsisco Besie kepada wartawan, Jumat, 10 Mei 2019.

Dia mengatakan jumlah PTT yang mengadu belum cukup signifikan, sehingga pihaknya menbuka posko pengaduan kepada para honorer untuk melakukan pengafuan. “Belum cukup signifikan, mungkin ada yang sudah direkrut kembali, sehingga tidak berani untuk mengadu, maka saya belum bisa klaim mewakil mereka,” katanya.

Nanun, dia mengatakan jika pengaduan yang disampaikan PTT sudah diakomodir Pemerintah Kota Kupang untuk diperkerjakan kembali, maka pihaknya tidak perlu mengambil langkah hukum lainnya. “Untuk ke PTUN masih terlalu jauh,” katanya.

Baca Juga :  Puluhan Rumah Warga di Kupang Terendam Banjir

Dia hanya mempertanyakan proses pemberhentian seperti apa, apakah mereka tidak lulus tes?, atau hanya karena absensi. “Ini harus jelas dulu,” tegasnya.

Dia juga merasa aneh dengan adanya surat pernyataan atau pakta integritas yang diwajibkan kepada PTT menandatanginya. Padahal mereka telah diberhentikan sesuai Surat Keputusan (SK) Wali Kota Kupang.

“Ada surat pemecatan, tapi mereka diuruh tandatangan lagi surat pernyataan per 8 Mei 2019. Ini aneh,” katanya.

Dalam surat pernyataan itu terdapat lima poin, diantaranya laksanakan tugas dengan baik, siap masuk kerja, dan siap diberhentikan jika melangga ketentuan itu.

Seharusnya, menurut dia, ada SK yang menganulir pemecatan para PTT. Baru bisa buat surat pernyataan agar merema bisa diterima bekerja lagi. “Saya tidak mengerti lagi. Ini kita bicara aturan, diberhentikan, batalkan sk, baru kembali rekrut mereka,” ujarnya.

Baca Juga :  Satu Lagi Korban Banjir Raknamo Ditemukan Tewas

Salah satu PTT pada Badan Keuangan Daerah, Kota Kupang, Ahmad Thalib mengatakan dirinya telah mengabdi sebagai PTT selama lima tahun di instansi tersebut. Namun, dia diberhentikan tanpa dasar yang jelas. “Saya tidak diberhentikan karena apa. Apakah tidak lulus tes, kapan tesnya dimana juga tidak jelas,” kata dia.

Dia mengaku telah menerima surat pemberhentian pada 8 Mei 2019 lalu, namun dia juga telah menandatangani surat peryataan yang dibuat Pemerintah Kota Kupang. “Saya tandatangan surat itu, sebelum menerima surat pemberhentian,” katanya. (Ado)

Share Button

Komentar ANDA?

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]