Home / Polkam / Golkar NTT Bentuk Satgas Anti  Human Traffiking

Golkar NTT Bentuk Satgas Anti  Human Traffiking

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Orientasi Partai Golkar NTT

NTTTERKINI.COM, Kupang – Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) membentuk satuan tugas (Satgas) anti human traffiking (Perdagangan orang) untuk meminimalisir angka kematian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

“Besok, kami akan melantik Satgas human traffiking partai golkal,” kata Ketua DPD I Partai Golkar, Melki Laka Lena kepada wartawan di sela-sela orientasi fungsionaris angkatan 2 partai golkar NTT, Rabu, 9 Mei 2018.
 
Satgas human traffiking ini, menurut Melki, akan dibentuk hingga tingkat DPD II, sehingga bisa menangkal kasus ini mulai dari kabupaten/ kota. “Ini salah satu konsen Partai Golkar untuk menangani human traffiking,” tegasnya. 
 
Pembentukan awal Satgas ini, kata dia, setelah dirinya sempat berada di Malaysia selama sepekan. Saat berada di Kuala Lumpur ditemukan ribuan warga NTT yang tidak miliki paspor, jika ditangkap agency dan dipekerjakan ke majikan pasti akan mati, dan dipulangkan meninggal. 
 
“Ada 90 persen TKI asal NTT yang tak punya paspor, dan jika mati maka akan diambil organ tubuhnya untuk di jual,” katanya.
 
Sepulang dari Malaysia, masalah ini dibahas di Golkar, sehingga dibentuklah Satgas Human Traffiking Partai Golkar. Langkah awal yang akan dilakukan Satgas ini yakni membentuk paguyuban TKI di Malaysia. 
 
“Di Malaysia paguyuban orang Jawa, Sumatera dan lainnya, namun. NTT tidak ada, sehingga kami akan fasilitasi bentuk paguyuban, sehingga jika ada masalah, paguyuban paling pertama menyelesaikan,” katanya.
 
Ketua Satgas Tarffiking Partai Golkar, Gabriel Goa mengatakan ada beberapa langkah dari Satgas ini yakni akan menindak tegas Pelaku dan Aktor Intelektualis TPPO.  
 
Satgas juga akan mendesak Kemenaker dan Pemprov NTT dan Kabupaten/Kota segera membangun Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan Balai Latihan Kerja (BLK) standar internasional untuk TKI asal NTT.
 
Bekerjasama dengan IOM untuk memperkuat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Human Trafficking di Provinsi dan Kabupaten/Kota. 
 
“Selain IOM mendukung DPRD Kabupaten/ Kota menghasilkan Perda dan mendukung Pemerintahan Desa untuk membuat Perdes Pencegahan dan Penanganan Human Trafficking di Kabupaten/Kota dan di desa-desa di NTT,” tegasnya. (Ado)

Share Button
Baca Juga :  PKPI: Harmoni Pilihan Tepat Bangun NTT

Komentar ANDA?

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]