Gubernur Didesak Proses Pelantikan Cabup SBD Terpilih

Pendukung Konco Ole Ate saat pleno ulang KPU SBD

Pendukung Konco Ole Ate saat pleno ulang KPU SBD

NTTTERKINI.COM, Kupang - Puluhan mahasiswa di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin, 30 September 2013 siang menggelar aksi unjuk rasa di DPRD setempat. Mereka mendesak Gubernur NTT, Frans Lebu Raya memproses pelantikan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami menuntut agar Gubernur proses pelantikan cabup SBD segera dikirim ke Mendagri,” kata Koordinator Forum Solidaritas SBD, Benediktus Dalupe saat membacakan tuntutannya di DPRD NTT.

Mereka juga menolak tindakan oknum KPU Sumba Barat Daya dan Panwaslu yang menggelar pleno ulang, karena merupakan tindakan ilegal. “Kami juga meminta Gubernur untuk bersikap netral,” katanya.

Menurut dia, hasil pilkada SBD telah ditetapkan sebelumnya, dan diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Karena itu, Pemerintah harus bersikap tegas untuk mematuhi putusan MK tersebut,” katanya.

Ketua DPRD NTT, Ibrahim Medah yang menerima pendemo mengaku telah berkoordinasi dengan KPU NTT untuk segera menindaklanjuti putusan MK tersebut. “Besok, anggota dewan ke Jakarta untuk mendesak Mendagri proses putusan MK,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris daerah (Sekda) NTT Frans Salem menegaskan bahwa kisruh Pilkada SBD telah dilaporkan ke Mendagri. “Gubernur akan menggelar pertemuan terkait kekisruhan pilkada itu,” katanya. (Ado)

Komentar ANDA?

One Response to Gubernur Didesak Proses Pelantikan Cabup SBD Terpilih

  1. kami rakyat mensuport unjuk rasa mahasiswa, tapi kami rakyat kecil masih menjunjung tinggi keadilan bagi rakyat kecil yang telah diperlihatkan oleh kpu sbd. kamipun tidak pernah dan tidak akan pernah setujui bupati yang diperoleh karena kecurangan. mohon dicatat. kalian sebagai mahasiswa adalah masa depan ntt. tentu kalian tidak ingin kecurangan untuk mencapai kekuasaan. kami menghormati keadilan dan hukum harus ditegakkan demi masa depan ntt yang menuju sehat jasmani dan rohani. kalian tidak bisa katakan pleno ilegal sebab pleno terdahulu kemungkinan besar ada intervensi dari pihak lain. jadi kami hormati hukum tapi juga kami hormati keadilan bagi rakyat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>