Home / Polkam / Gubernur Surati Mendagri Terkait Pilkada Belu

Gubernur Surati Mendagri Terkait Pilkada Belu

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]
Gubernur Frans Lebu Raya

Gubernur Frans Lebu Raya

NTTTERKINI.COM, Kupang – Pemilu kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) terancam batal digelar, karena keterbatasan waktu dan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada di daerah perbatasan Indonesia- Timor Leste itu.

“Kami masih harus melakukan konsultasi dengan Mendagri untuk menggelar Pilkada itu,” kata Gubernur NTT Frans Lebu Raya kepada wartawan usai memimpin rapat terkait pelaksanaan Pilkada tersebut, Jumat, 4 Oktober 2013.

Menurut dia, masih ada beberapa masalah di pemerintah daerah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, pemerintah menolak menggelar Pilkada, jika digabungkan dengan Daerah Otonom Baru (DOB) Malaka yang telah ditetapkan jadi kabupaten baru, sehingga pemerintah hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 12 miliar untuk pilkada di 12 kecamatan. “Yang jelas pemerintah tidak mau tetapkan APBD-nya untuk biayai kabupaten baru,” katanya.

Baca Juga :  Dukcapil Kota Keluarkan 3 Ribu SK Pengganti e-KTP

Karena itu, pemerintah masih akan bersurat ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, apakah Pilkada bisa digelar di luar jadwal. “Kami masih lakukan konsultasi, dan butuh payung hukum untuk gelar pilkada tersebut,” katanya.

Dia berharap surat ke Mendagri bisa secepatnya dijawab, paling lambat 8 Oktober 2013, sehingga pelaksanaan Pilkada bisa berjalan. “Jika lewat tanggal itu, Pilkada pasti tidak akan di gelar,” katanya.

Juru Bicara KPU NTT, Djidon de Haan menegaskan Pilkada Belu sulit digelar, karena sesuai aturan pelaksanaan Pilkada enam bulan sebelum akhir masa jabatan Bupati. “Melihat tengat waktu yang ada sangat sulit untuk menggelar pilkada itu,” katanya. (Ado)

Komentar ANDA?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]