Home / Kesehatan / Iuran Naik, BPJS: Saatnya Perbaikan Mutu Layanan Kesehatan

Iuran Naik, BPJS: Saatnya Perbaikan Mutu Layanan Kesehatan

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Fauzi Lukman Nurdiansyah

NTTTERKINI.COM, Kupang – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan.Sosial (BPJS) Kesehatan, Cabang Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Fauzi Lukman Nurdiansyah mengatakan dengan adanya kenaikan iuran keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional -Kartu Indoensia Sehat (JKN-KIS) tetap terjaga, sehingga hasilnya perbaikan layanan di fasilitas kesehatan (Faskes).

“Dengan adanya kenaikan iuran, keberlangsungan program JKN-KIS terjaga, outputnya, perbaikan layanan di faskes, ini yang kita kejar sekarang, agar hal-hal yang menjadi keluhan sebelumnya bisa diminimalisir seminimal mungkin,” kata Fauzi Lukman Nurdiansyah saat sosialisasi bersama pengusaha dan serikat buruh, Selasa, 26 November 2019.

Adanya penyesuaian iuran, program JKN-KIS akan mengalami perbaikan secara sistemik, perbaikan dari aspek pemanfaatan, kualitas layanan kesehatan, serta manajeman kepersertaan sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal dengan ketersediaan sarana prasarana, layanan,
obat-obatan dan alat kesehatan.

Adapun penyesuaian iuran BPJS Kesehatan untuk kategori peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yakni Kelas I dari iuran sebesar Rp 80 ribu menjadi Rp.160 ribu, kelas II dari iuran Rp 51 ribu menjadi Rp110 ribu dan kelas III dari sebesar Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per jiwa.

Baca Juga :  Wali Kota Minta Lubang Buangan Sampah RS Ditutup

Berdasarkan data, jumlah penduduk di NTT sejumlah 5,4 juta jiwa, namun yang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.tercatat baru mencapai sebesar 85 persen atau sebanyak 4,653 jiwa, dan 65,60 persen atau sebanyak 3 juta peserta JKN-KIS di tanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sedangkan secara nasional dari jumlah sebanyak 221 juta peserta JKN-KIS, tercatat paling banyak peserta merupakan penerima bantuan Iuran (PBI) yakni Rp96,8 juta APBN dan Rp30,7 juta peserta dibayarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Yang terdampak kenaikan iuran sebenarnya pemerintah, karena iuran yang terbayarkan adalah peserta yang merupakan penduduk yang dibayarkan oleh pemerintah daerah, yakni pegawai pemerintah pusat atau daerah, TNI/Polri yang paling banyak di tanggung oleh pemerintah,” tambah Fauzi.

Baca Juga :  KPU Himbau Masyarakat Tenang Menunggu Hasil Pleno

Terhitung  per 1 Januari 2020, penyesuaian iuran akan mulai berlaku berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Adapun yang tertuang dalam Perpres tersebut yakni kategori peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yakni Kelas I dari iuran sebesar Rp 80 ribu menjadi Rp160 ribu, kelas II dari iuran Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu dan kelasnIII dari sebesar Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per jiwa. (Lid)

Share Button

Komentar ANDA?

Tags : # #

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]