Home / Polkam / Kadispenduk Kota Kupang Masuk Daftar Mutasi Pejabat

Kadispenduk Kota Kupang Masuk Daftar Mutasi Pejabat

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Thomas Gah

NTTTERKINI.COM, Kupang – Isu mutasi pergantian pejabat di lingkup Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) semakin santer. Salah satu pejabat yang diduga akan ikut di mutasi yakni kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk), David Mangngi.

“Kami sudah terima hasil dari tim pansel sudah. Termasuk Kadis kependudukan. Sudah ada suratnya,” kata Wali Kota Kupang, Senin, 5 November 2018.

Penjabat Sekertaris Daerah (Sekda) kota Kupang, Thomas Jansen Ga mengatakan secara kelembagaan proses persetujuan pergantian pejabat pada Dinas Kependudukan harus melalui Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami sudah usulkan ke Gubernur, selanjutnya dari persetujuan itu dilanjutkan ke Kemendagri. Sementara dalam proses,” kata Thomas.

Baca Juga :  Kampanye Frenly Kembali Makan Korban

Kadispeduk Kota Kupang, David Mangngi mengatakan pergantian pejabat sesuai merupakan kewenangan kepala daerah (Wali Kota). “Kewenangan pengusulan itu menjadi kewenangan kepala daerah, sebagai staf saya siap melaksanakan perintah,” kaya David.

Namun, dia menjelaskan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 24 tahun 2013 pasal 83 menyebutkan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian pejabat dukcapil kabupaten, kota dan provinsi seluruh Indonesia menjadi kewenangan pemerintah pusat yakni Kementrian Dalam Negeri, dan melalui Peraturan Kementrian Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor  76 tahun 2015 mengaris bawahi pengangkatan dan
pemberhentian melalui Gubernur. “Yang menjadi kendala itu prosedurnya,” kata David.

Prosedur pengajuan permohonan pengangkatan dan pemberhentian pejabat
dukcapil  diajukan oleh Wali kota/Bupati kepada Gubernur yang selanjutnya ditelaah untuk diteruskan ke Kemendagri dengan melampirkan atau mengikutsertakan tiga nama yang memenuhi syarat sesuai yang diatur dalam Permendagri.

Baca Juga :  Sejumlah Wilayah di Kota Kupang Belum Terlayani PDAM

”Jika nama yang diusul tidak sesuai yang diatur dalam Permendagri kemungkinan besar di kembalikan oleh menteri dalam negeri untuk di proses ulang,” tegas David. (Lid)

Share Button

Komentar ANDA?

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]