Home / Hukrim / Kasus NTT Fair, FLR: Pengangkatan Pejabat Ada Mekanismenya

Kasus NTT Fair, FLR: Pengangkatan Pejabat Ada Mekanismenya

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Frans Lebu Raya

NTTTERKINI.COM, Kupang – Mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya (FLR) mengatakan pengangkatan pejabat di lingkup pemerintah provinsi NTT ada mekanismenya.

“Pengangkatan seorang pejabat itu bukan asal angkat-angkat begitu saja, tetapi melalui suatu mekanisme yang sudah diatur,” kata Lebu Raya dalam sidang laniutan kasus dugaan korupsi NTT Fair, Kamis, 29 November 2019 petang.

Hakim mempertanyakan penempatan Yulia Afra sebagai kadis PRKP, apakah untuk menngamankan kasus NTT Fair. Hal itu dibantah oleh FLR.

Dalam sidang lanjutan kasus NTT Fair yang dipimpin hakim ketua Ikrarniekha Elmayawati  Fau didampingi Hakim Anggota Ibnu Kholik, dan Gustap P. Marpaung, kembali menghadirkan FLR sebagai saksi dengan tersangka Fery Pandie, pembantu konsultan pengawas.

Baca Juga :  Sidang NTT Fair, Saksi Tak Bisa Pastikan Amplop ke FLR Isi Uang

FLR dalam persidangan itu dikejar dengan sejumlah pertanyaan, diantaranya terkait amplop.

Sementara itu, pakar hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Karolus Kopong Medan yang ikut menyaksikan beberapa kali persidangan menilai informasi tentang aliran dana NTT Fair ke mantan orang nomor satu NTT itu hanyalah cerita-cerita yang disampaikan oleh para saksi, tetapi mereka tidak mengetahui secara persis apa isi amplop yang katanya disampaikan oleh terdakwa Yuli Afra kepada Lebu Raya melalui ajudan.

“Untuk membuktikan adanya aliran dana itu tidak cukup dengan menunjukkan amplopnya, tetapi wujud uang yang ada di amplop itu. Kalau wujud uangnya tidak diketahui, maka pembuktiannya pun menjadi sangat lemah, bahkan tidak dapat dibuktikan, karena amplop tidak selalu berisi uang,” kata dia.

Baca Juga :  Kuasa Hukum: Penyidikan Kasus NTT Fair Tidak Sah

Dia mengaku sudah empat kali menyaksikan persidangan yang melibatkan Lebu Raya sebagai saksi, terkesan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, tim JPU maupun oleh para penasihat hukum hanya seputar amplop semata, tetapi tidak mampu menukik sampai kepada terungkapnya isi amplop itu uang atau barang lain.

“Kalau kondisi seperti ini yang terjadi, maka upaya pengungkapannya sudah sampai pada titik jenuh, dan menjadi sia-sia kalau diteruskan”, tegasnya. (*/Ado)

Share Button

Komentar ANDA?

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]