Home / Hukrim / Kejati Akan Buka Kembali Dugaan Korupsi Bank NTT Waingapu

Kejati Akan Buka Kembali Dugaan Korupsi Bank NTT Waingapu

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Kejati NTT, Febrie Ardiyansah

NTTTERKINI.COM, Kupang – Kasus dugaan korupsi kredit fiktif pada Bank NTT Cabang Waingapu senilai Rp 2, 6 miliar yang telah dinyatakan SP3 berpeluang untuk dibuka kembali oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT.

Pasalnya, sebelumnya kasus dugaan korupsi tersebut telah dinyatakan SP3 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumba Timur dengan alasan agunan (jaminan) PT Ade Agro Industri telah melebihi kerugian negara. Namun, nyatanya gedung atau kantor PT Ade Agro Industri tidak menjadi agunan dalam pengajuan kredit.

Kajati NTT, Febrie Ardiansyah menegaskan kasus itu bisa dibuka kembali oleh tim penyidik Tipidsus Kejati NT, jika ada permintaan secara resmi baik itu dari masyarakat, LSM atau forum anti korupsi di NTT.

“Jika ada permintaan baik dari masyarakat, LSM atau forum anti korupsi yang ada di NTT pasti penyidik buka lagi,” katanya saat dihubungi, Rabu, 12 September 2018.

Baca Juga :  Frans: Edi Bria Tak Bisa Lagi Menjabat Plt Dirut Bank NTT

Asisten Pidana Khusus (Pidsus) Kejati NTT, Gaspar mengakui kasus itu telah dinyatakan SP3 oleh jaksa. “Kami bisa saja buka kasus itu yang terpenting ada permintaan dari LSM, masyarakat, atau forum anti korupsi di NTT,” ungkap Gaspar.

Ditambahkan Gaspar, jika kasus itu dibuka kembali maka orang pertama yang akan dipanggil untuk melakukan penyelidikan atas kasus itu yakni, Kasi Pidsus Kejari Kota Kupang, Fredix Bere.

“Jika dibuka lagi maka akan dilakukan evaluasi dan yang akan dipanggil pertama untuk jelaskan kasusnya adalah Fredix Bere selaku Kasi Pidsus Kejari Kota Kupang karena dia yang tahu jelas duduk persoalan kasus itu,”tambah Gaspar.

Informasi yang dihimpun menyebutkan dalam kasus itu lahan yang dijadikan sebagai lokasi para petani tidak menjadi agunan atau tidak memiliki ikatan berupa APHT dan SKMHT, sehingga Bank NTT cabang Waingapu tidak memiliki hak istimewa (Privance) untuk melakukan penyitaan meskipun telah jatuh tempo.

Baca Juga :  Polisi Bekuk Komplotan Jambret di Kota Kupang

Bahkan, uang senilai Rp 2, 6 miliar yang digunakan untuk menyewa lahan tidak pernah digunakan oleh kelompok tani untuk ditanami karena diduga kuat sejumlah kelompok tani yang dibentuk adalah fiktif.

Ketika didalami oleh tim penyidik Kejari Kabupaten Sumba Timur, salah satu tersangka mengakui jika Bank NTT tidak bisa melakukan eksekusi atau menyita lahan ketika jatuh tempo karena tidak memiliki ikatan APHT dan SKMHT. (Dem)

Share Button

Komentar ANDA?

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]