Home / Hukrim / Kemen PPPA: Banyak Modus Baru Kasus Perdagangan Orang

Kemen PPPA: Banyak Modus Baru Kasus Perdagangan Orang

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Ilustrasi

NTTTERKINI.COM, Kupang – Deputi bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Vennetia Danes mengaku kasus perdagangan orang saat ini menggunakan beragam modus baru.

“Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah kejahatan kemanusiaan yang sangat kompleks dengan akar penyebab masalah yang kompleks pula. Modus dan cara yang digunakan sangat beragam,” kata  Vennetia saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, Selasa, 15 Oktober 2019.

Menurut dia, modus baru yang dilakukan pelaku perdagangan orang antara lain pengantin pesanan yang di kirim ke negara Tiongkok, pekerja migran yang di kirim ke negara Timur Tengah, pemberian beasiswa ke Luar Negeri dengan tujuan eksploitasi seksual antar provinsi atau dalam wilayah tertentu di Indonesia yang sebagaian besar korbannya dalam usia anak.

Baca Juga :  Polisi Bekuk Bandar Narkoba di NTT

Data nasional 2018 tercatat, 95 laporan polisi terkait TPPO dengan jumlah korban sebanyak 297 orang yang terdiri dari 64 persen atau
sebanyak 190 orang di dominasi perempuan dewasa, anak perempuan 6 persen atau 18 orang, laki-laki dewasa  27 persen atau sebanyak 79 orang dan anak laki-laki sebanyak 3 persen atau 10 orang.

Staf Ahli bidang Politik dan Pemerintahan NTT, Samuel Pakereng mengatakan NTT menjadi wilayah dengan tingkat perdagangan orang yang tinggi dan menjadi sorotan nasional, sehingga membutuhkan penanganan serius.

Berdasarkan data, tenaga kerja non prosedural yang berhasil digagalkan oleh gugus tugas TPPO di Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2017 sebanyak 519 orang, 2018 sebanyak 1.379 orang dan 2019,m sebanyak 755 orang, dan data kematian TKI di luar negeri sejak 2016-2019 tercatat sebanyak 171 orang.

Baca Juga :  Ratusan Warga Palue Mulai Diungsikan

“Tingginya angka kematian TKI tidak menyurutkan niat tenaga kerja non prosedural untuk bekerja di luar negeri, data menunjukkan terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja non prosedural yang berhasil digagalkan gugus tugas TPPO NTT,” kata Pakereng.

Peningkatan integrasi data, penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak, Aparat Penegak Hukum (APH) serta organisasi masyarakat menjadi sinergi bersama guna mengoptimalkan upaya penanganan dan perlindungan bagi kasus TPPO. (Lid)

Share Button

Komentar ANDA?

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]