Home / Polkam / Kemenangan Amon Djobo Terancam Dibatalkan

Kemenangan Amon Djobo Terancam Dibatalkan

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Pelapor saat diklarifikasi oleh Bawaslu NTT

NTTTERKINI.COM, Kupang – Badan pengawas pemilu (Bawaslu) RI didesak membatalkan hasil pemilu kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Alor yang menetapkan Bupati petaha Amon Djobo dan Wakil Bupati terpilih Imran Duru. Pasalnya, pencalonan Amon Djobo diduga telah menyalahi aturan Pilkada.

“Ada pelanggaran administrasi dari Petahana sehingga kami minta agar Bawaslu membatalkan pencalonan Bupati Petahana Alor Amon,” kata pelapor, Ben Solihin Enga kepada wartawan di Kantor Bawaslu Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu, 20 Januari 2019.

Pelanggaran administritasi dimaksud yakni sebagai petahana, Bupati Alor melanggar UU pemilu No 10 tahun 2016 pasal 71 (2) dengan melakukan mutasi besar-besaran yang tidak sesuai prosedur. Dimana, kepala daerah dilarang melakukan mutasi selama enam bulan sebelum perhelatan Pilkada.

Jika bupati petahana melanggar ketentuan itu, maka bupati petahana tidak dicalonkan sebagai bupati dan wakil bupati pada Pilkada.

Baca Juga :  Lima Parpol Dukung Jonas-Niko di Pilkada Kota

Selama enam bulan terakhir, sebelum digelarnya Pilkada serentak pada 27 Juni 2018, Bupati Alor, Amon Djobo telah memutasi, menonjob dan memberhentikan sebanyak 1.381 Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah itu.

“Jumlah ini sangat fantastis. Kami mengindikasikan mereka yang dimutasi adalah keluarga dari lawan politik bupati petahana,” tegasnya.

Karena itu, pihaknya menuntut agar Bawaslu RI mendiskualifikasi bupati petahana sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Imran Duru, dan membatalkan penetapan mereka sebagai Bupati dan Wakil Bupati Alor terpilih periode 2018-2023.

Selain melaporkan ke Bawaslu RI, dia juga melaporkan kasus ini ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan tuntutan membatalkan seluruh mutasi yang telah dilakukan Bupati Alor, Amon Djobo.

Baca Juga :  Wali Kota Kupang Segera Mutasi Jabatan Eselon III

Hal senada diungkapkan kuasa hukum pelapor, Irfan Fadila Mawi. Dia berharap Bawaslu untuk membatalkan calon bupati Amon Djobo yang melanggar UU Pilkada dan  UU ASN No 5 tahun 2016.

Karena itu, dia berharap Bawaslu RI memberikan rekomendasi kepada pemenang kedua yakni Imanuel Blegur dan Hj Taufik Nampira sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih. “Bawaslu harus objektif melihat masalah ini, dan membatalkan pasangan calin terpilih,” katanya.

Laporan ke Bawaslu RI kemudian dilimpahkan ke Bawaslu NTT untuk ditindaklanjuti. Juri Bicara Bawaslu NTT, Jemris Fointuna mengatakan pihak masih melakukan klarifikasi atas laporan tersebut. Selanjutnya pihaknya akan melakukan penelitian, sebelum memutuskan kasus itu.

“Kami masih sementara memprosesnya. Jadi kami belum bisa komentar soal hasilnya seperti apa. Ada waktu lima hari sebelum diputuskan,” katanya. (*/Ado)

Share Button

Komentar ANDA?

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]