KIP Minta Gaji Rp12 Juta, Moruk: Disesuaikan Kemampuan Daerah

0
349

Rapat Komisi I DPRD NTT bersama KIP dan KPID

NTTTERKINI.COM, Kupang – Gaji atau honor untuk Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Untuk honor yang akan dibayar kami belum mempunyai standar. Karena undang-undang komisi ini tidak mencantumkan honor, namun penjabarannya akan disesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Karena kita mempunyai analisis standar belanja. Jadi kalau honor itu kami masukan dalam analisis standar belanja apalagi ini kan komisi,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Zakarias Moruk kepada wartawan usai mengikuti acara dengar pendapat dengan Dinas Kominfo dan Komisi I DPRD Provinsi NTT, Kamis, 23 Januari 2020.
Zakarias mengatakan, dalam rapat itu ada usulan dari KPID untuk membayar honor mereka baik untuk ketua, sekertaris dan anggota sebesar Rp 12 juta per bulan. Namun dirinya mengatakan pemerintah daerah mempunyai standar gaji untuk teman-teman komisioner. “Kami akan sesuaikan dengan standar gaji dari KPI Pusat,” ungkapnya. 
Dikatakan, pemerintah daerah akan memberikan dukungan dana melalui APBD untuk Komisi Informasi Publik dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. 
“Memang dalam alokasi anggaran tahun 2020 untuk Komisi Informasi Publik itu melekat dengan Dinas Kominfo berkaitan dengan target-target dan kinerja yang ada pada Dinas Kominfo. Sedangkan di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah kita memberikan Hibah,” ujarnya.
Dijelaskan, sesuai dengan harapan Komisi I DPRD NTT untuk mempercepat program-program yang ada di KPID maka akan diback up oleh APBD. 
Dia mengakui pemerintah baru alokasikan dana sebesar Rp250 juta di tahun 2020, karena masih ada ketimpangan penganggaran. Karena dalam undang-undang penyiaran dibiayai atau digaji oleh APBN dan APBD. Untuk tahun pertama ini disapkan dari APBD Provinsi, jika ada penambahan akan disesuaikan dengan anggaran tahun 2019 lalu sebesar Rp 750 juta melalui hibah.
“Tadi diusulkan dari KPID sebesar Rp 750 juta, kami akan hibahkan ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, sementara untuk Komisi Informasi Publik kami menyesuaikan dengan usulan dari Dinas Kominfo sebesar Rp 1 miliar,” pintanya. (*/Ado)

Komentar ANDA?