Home / Sosbud / Kota Kupang Mulai Terapkan Aplikasi Qlue

Kota Kupang Mulai Terapkan Aplikasi Qlue

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Rapat penetaoan aplikasi Qlue

NTTTERKINI.COM, Kupang – Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai menerapkan aplikasi Qlue yakni aplikasi media sosial untuk
melaporkan berbagai permasalahan kota kepada pemerintah, pihak swasta ataupun saling berbagi informasi sesama warga di lingkungan sekitar demi terciptanya smart city.

“Qlue menjadi aplikasi yang luar biasa dengan berbagai kelebihan dibanding aplikasi lainnya yang  sangat membantu pemerintah dalam
pelayanan publik, sehingga perlu diterapkan di Kota Kupang,” kata Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore, Rabu, 08 Mei 2019.

Tiga wilayah di Indonesia yang di pilih untuk bekerjasama menerapkan aplikasi Qlue yakni Bandung, Jawa Barat, Makasar dan Kota Kupang.

Aplikasi ini bertujuan efesiensi kinerja dan pengambilan kebijakan, memperluas cakupan layanan pemerintah yang lebih merata, pemetaan kawasan, peningkatan layanan pemerintah yang mengikutsertakan masyarakat.

Baca Juga :  Bangun Enam Taman Kota, Pemkot Alokasi Rp6 Miliar

“Melalui aplikasi ini ada peran masyarakat untuk membantu pemerintah dengan memberitahu laporan-laporan yang terjadi di sekitar agar segera ditindaklanjuti,” kata Account Manager Qlue, Devi.

Qlue menjadi aplikasi solusi bagi pemerintah dalam mendeteksi dan mengidentifikasi berbagai persoalan. Pemakaian aplikasi tersebut warga dapat berperan melakukan berbagai pelaporan permasalahan yang terjadi di sekitar ke berbagai instansi pemerintah bersangkutan untuk segera ditindaklanjuti.

Instansi yang terintegrasi dalam aplikasi Qlue antara lain 6 kecamatan dan 51 kelurahan, Dinas Perhubungan seperti parkir liar dan pelanggaran lalu lintas, Dinas PUPR, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk pegaduan kebakaran, Dinas Sosial dengan pengaduan tuna wisma,
pengemis, anak jalanan, orang gila dan pelacuran.

Baca Juga :  Empat Imigran Gelap Timur Tengah Dipindahkan ke Jakarta

Bagian Umum terkait dengan laporan kematian, Dinas Kesehatan guna penanganan Fogging dan masalah kesehatan warga, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terkait penanganan sampah dan penanggulangan pencemaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Badan Penanaman Modal dan Perijinan, Badan Keuangan tekait persoalan perpajakan dan retribusi, POLPP,dan Dinas Pariwisata. (Lid)

Share Button

Komentar ANDA?

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]