Home / Polkam / KPK Bekali Calon Kepala Daerah di NTT

KPK Bekali Calon Kepala Daerah di NTT

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

KPK saat berikan keterangan pers

NTTTERKINI.COM, Kupang – Menyambut pelaksanaan Pemilu kepala daerah (Pikada) serentak pada 2018, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar
pembekalan untuk pasangan Calon Kepala Daerah akan bertarung dalan pilkada serentak Juni mendatang.

Selain itu, KPK juga mendeklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) seluruh pasangan calon.

Untuk membekali para pasangan calon kepala daerah, KPK berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian.

Program ini dilaksanakan untuk mendorong
terbangunnya perilaku antikorupsi dan pencegahan pasangan kepala Tujuan lain
adalah memberikan pemahaman persoalan-persoalan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

“Meski sudah banyak kasus korupsi oleh kepala daerah, KPK optimistis korupsi bisa dicegah dan dihentikan, asal kita lakukan bersama dengan komitmen yang kuat,” kata Penasihat KPK , Budi Santoso di Aula Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis, 3 Mei 2018.

Baca Juga :  Jaga Kebinekaan, NTT Bangun Monumen Garuda Pancasila

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula DPD Nusa Tenggara Timur ini diikuti oleh 42 pasangan kepala daerah di Nusa Tenggara Timur yakni pasangan calon gubernur- wakil gubernur dan Bupati-wakil bupati di 10 kabupaten.

Pembekalan ini dipandang perlu dilakukan karena KPK mencatat terdapat 18 gubernur dan 71 wali kota/bupati dan wakil terjerat kasus korupsi.

Berdasarkan kasus tindak pidana korupsi
tersebut, KPK telah memetakan setidaknya 9 titik rawan korupsi di pemerintah daerah.
Sembilan titik tersebut adalah perencanaan Anggaran Pendapalan Belanja Daerah (APBD) pengganggaran APBD, pelaksanaan APBD.

Perizinan, pembahasan dan pengesahan regulasi, pengelolaan pendapatan daerah, rekrutmen, promosi, mutasi, dan rotasi kepegawaian, pelayanan publik, dan proses penegakan hukum.

Baca Juga :  Ketua Bawaslu Ingatkan Panwas Tak Terima Suap

Selain pembekalan antikorupsi, KPK memanfaatkan moment Pilkada Berintegritas 2018 untuk memfasilitasi pengumuman harta kekayaan masing-masing calon kepala daerah kabupaten/kota.

KPK mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat untuk ikut memantau ketaatan para calon kepala daerah dalam mengumumkan kekayaannya.

Masyarakat juga diharapkan melaporkan kepada KPK, jika ditemukan adanya harta calon kepala daerah yang tidak dilaporkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Masyarakat dapat menilai kejujuran masing-masing calon dengan cara menelaah harta yang sudah dilaporkan dalam LHKPN atau apakah harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN ke KPK. (Ado)

Share Button

Komentar ANDA?

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]