Home / Polkam / KPK Bentuk Komite Advokasi Daerah di NTT

KPK Bentuk Komite Advokasi Daerah di NTT

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]
Pembentukan

Pembentukan KAD NTT 

NTTTERKINI.COM, Kupang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) di Nusa Tenggara Timur (NTT). KAD dimaksud guna melakukan pencegahan korupsi khususnya di sektor swasta dan pelaku usaha (korporasi). 

Pembentukan KAD di NTT mengingat kasus korupsi yang selama ini marak terjadi di sektor publik yang sering melibatkan sektor swasta (pelaku usaha) yang menggunakan dana APBN dan APBD.

Untuk itu, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian KPK RI, bekerjasama dengan pemerintah NTT membentuk sebuah wadah KAD di Kupang. 

Pembentukan KAD pencegahan korupsi di sektor swasta itu dibuka Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Benny A. Litelnoni, di Hotel Aston, Kupang, Selasa, 12 September 2017.

Dalam sambutanya Wagub mengatakan upaya pencegahan menjadi penting untuk memutus mata rantai tindak pidana korupsi. Apalagi, lanjut Wagub, KPK memiliki kewenangan dalam melakukan koordinasi, supervisi (pengawasan), monitoring, pencegahan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam perkara korupsi.

“Saya berikan apresiasi yang tinggi kepada KPK sehubungan dengan upaya pencegahan korupsi di NTT. Kami berkomitmen agar melalui wadah KAD, dapat melakukan pencegahan korupsi secara profesional dan berintegritas,” tambah Wagub.

Wadah yang dibentuk KPK diharapkan dapat dimanfaatkan bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta akuntabel.  “Jadi pihak regulator dan pelaku usaha dapat sharing pengalaman terkait prosedur dan mekanisme pengelolaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pinta Beny.

Direktur Gratifikasi KPK RI, Giri Suprapdiono, menjelaskan wadah KAD yang dibentuk di NTT merupakan salah satu dari delapan KAD yang telah terbentuk di Indonesia. Tujuh KAD lainnya, terdapat di Bandung, Semarang, Yogyakarta, pakanbaru, Samarinda, Lampung dan Balikpapan.

“Jadi KAD menjadi sebuah wadah komunikasi dan sharing serta advokasi antara para pelaku usaha dengan regulator, asosiasi maupun LSM untuk mewujudkan tujuan KPK dalam memberantas korupsI. Sehingga kata Advokasi bukan berarti pembelaan hukum tapi advokasi dalam menjembatani antar korporasi dan regulator untuk memecahkan persoalan yang dihadapi,” katanya.

Wakil Ketua Bidang Organisasi KADIN NTT, Adi Angi, mengatakan kasus korupsi bukan soal uang tapi kesalahan administrasi juga dapat dijerat melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga wadah ini menjadi sangat penting untuk sharing antara regulator dan korporasi agar mendapat titik terang dari penggunaan APBN aupun APBD. 

“KADIN NTT dukung niat baik KPK dalam pencegahan korupsi di sektor korporasi,” katanya. (Ado/Hms)

Komentar ANDA?

Baca Juga :  Jadi Tersangka, Dira Tome Ancam Praperadilan KPK

Tags : #

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]