Home / Hukrim / KPK : Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Titik Rawan Gratifikasi

KPK : Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Titik Rawan Gratifikasi

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]
Kegiatan KPK di Kota Kupang

Kegiatan KPK di Kota Kupang

NTTTERKINICOM Kupang – Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mengungkapkan, Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (PBJ) menjadi titik rawan gratifikasi di lingkup pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Pemetaan titik rawan gratifikasi berada pada PBJ yang memegang peranan penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran dengan melibatkan jumlah uang yang sangat besar, sehingga perlu ada pengendalian gratifikasi,” kata Deputi Pencegahan Gratifikasi KPK, Andy Purwarna, Selasa, 14 November 2017.
Andy menjelaskan, pengendalian gratifikasi merupakan upaya membangun suatu sistem pencegahan korupsi yang mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel.
Tindak pidana korupsi (TPK) berdasarkan jenis perkara yang di tangani KPK yakni tingginya angka TPK pada sektor penyediaan barang dan jasa pemerintah, sehingga perlu memetakan titik rawan dan rekomendasi strategis pada regulasi, pelaksanaan, pengawasan dan penggangaran terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Perlu ada saran rekomendasi startegis untuk menutup titik rawan guna pencegahan korupsi pada sistem PBJ Pemerintah,” tambah Andy.
Empat tahapan yang perlu dilakukan dalam penerapan pengendalian gratifikasi, yakni komitmen dari pimpinan instansi, penyusunan aturan pengendalian gratifikasi,pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan monitoring evaluasi pengendalian gratifikasi. (Lid)

Komentar ANDA?

Baca Juga :  Marthen Pertanyakan Penetapan Tersangka oleh KPK

Tags : #

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]