Home / Hukrim / KPP HAM Pantai Marosi Tuntut Copot Kapolres Sumba Barat

KPP HAM Pantai Marosi Tuntut Copot Kapolres Sumba Barat

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

KPP HAM Marosi saat berikan keterangan pers

NTTTERKINI.COM, Kupang – Komisi Penyidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) pantai Marosi, Nusa Tenggara Timur (NTT) menuntut Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Sumba Barat, Gusti Maycandra Lesmana di copot dari jabatannya.

“Atas nama KPP HAM pantai Marosi, kami menuntut agar kapolres Sumba Barat di copot dari jabatannya, karena tidak serius dalam penggungkapan kasus dan di duga melakukan penipuan dengan menghilangkan barang bukti,” kata Ketua KPP HAM Pantai Marosi, Sarah Lerry Mboeik, saat gelar jumpa pers, Selasa, 1 Mei 2018.

Kapolres Sumba Barat, menurut dia,  diduga
menghilangkan barang bukti berupa proyektil peluru yang ditemukan dalam tubuh korban penembakan Poro Duka serta tidak jujur melaporkan pada atasan dan publik NTT.

Saksi sekaligus korban anarkis pihak kepolisian, Seprianus Djari mengisahkan kronologis tragedi tertembaknya korban Poro Duka di lahan sengketa Pantai Marosi, Desa Patiala Bawa, kecamatan Lamboya Sumba Barat pada tanggal 25 April 2018, berawal dari proses pengukuran tanah yang sedianya telah di jual kepada investor atau PT Sutra Marosi Kharisma untuk membangun hotel, dengan membawa petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumba Barat, di dampingi 100 personil keamanan terdiri dari kepolisian dan TNI dan TNI.

Baca Juga :  Diduga Menghina, Veki Lerik Dilaporkan ke Polisi

Saat proses pengukuran dan pengecekan tapal batas lahan, warga dihadang kepolisian dan dilarang mendekat saat bersamaan beberapa anggota Polri mendorong anak-anak dengan kasar. Aksi itu sempat direkam saksi, namun  para anggota Polri melarang dan merampas ponsel tersebut dan langsung
menganiaya korban.

Melihat korban dipukuli, warga berusaha menarik korban yang di balas dengan tembakan secara membabi buta hingga mengenai Poro Duka hingga meninggal dunia.

“HP saya dirampas secara paksa, kemudian saya dianiaya dan dipukul dengan menggunakan gagang  senjata,” kata Siprianus Djari.

Selain Poro Duka, korban lainnya yang juga terkena tembakan di kaki bagian kiri dan kanan Markus Matti Duka.

BPP Advokasi Hukum dan Perdamaian Sinode GMIT, Merri Kolimon juga ikut angkat bicara menuntut agar kepolisian dapat menjelaskan secara detail dan penuh tanggung jawab secara benar terkait kejadian yang mengakibatkan ada korban meninggal akibat penembakan di lokasi sengketa.

Baca Juga :  Diduga Terlibat Korupsi, Mantan Walkot Jadi Tersangka

“Kami mendapat kesan, Polda NTT terkesan terlalu buru-buru memberi pernyataan bahwa tidak ada penembakan. Polri harusnya melindungi, bukan melakukan teror dan intimidasi kepada masyarakat. Apalagi sengketa kepentingan ekonomi, kesannya polri berpihak pada pemilik modal bukan pada masyarakat,” kata Merri.

Tuntutan lainnya dari KPP HAM yakni Kapolri segera mengambil tindakan tegas terhadap anggota kepolisian yang menggunakan peluru tajam maupun yang memerintahkan dan bertanggung jawab terhadap korps Brimob yang turut ikut mengintimidasi warga Desa Patiala Bawa.

Memeriksa Kapolda NTT dan Kadiv Humas Polda NTT karena terbukti memberikan pernyataan yang jauh menyimpang dari kesaksian warga tentang penembakan di pantai Lamboya.

Juga menuntut kepala BPN Kabupaten Sumba Barat juga dicopot karena tidak mampu melakukan mediasi dalam konflik pertanahan dan memicu konflik pertanahan dengan melibatkan polisi bersenjata lengkap yang berakibat penembakan dan tindak kekerasan.

Meminta Bupati Sumba Barat ikut bertanggung jawab, karena tidak mampu melakukan mediasi dan antisipasi dalam konflik tanah, menghentikan proses pengukuran dan mencabut ijin usaha PT Sutra Marosi Kharisma. (Lid)

Share Button

Komentar ANDA?

Tags : #

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]