Home / Sosbud / Kualitas Layanan Publik Belasan Instansi di Kota Kupang Buruk

Kualitas Layanan Publik Belasan Instansi di Kota Kupang Buruk

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Darius Beda Daton

NTTTERKINI.COM, Kupang – Hasil survei kepatuhan standar pelayanan publik yang di lakukan Ombudsman menempatkan 13 instansi pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) masuk dalam zona merah atau predikat kualitas pelayanan masih kategori buruk.

“Untuk Kota Kupang terdapat 13 instansi yang layanan publik yang menjadi fokus penilaian Ombudsman. Hasilnya masih berada dalam zona merah atau predikat kepatuhan yang rendah,” kata Kepala Ombudsman NTT, Darius Beda Daton melalui siaran pers, Selasa, 3 Desember 2019.

Adapun unit layanan publik tersebut antara lain Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesehatan, Koperasi, Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Pariwisata, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pendidikan dan Kebudayaan, Perhubungan, Perindustrian dan Perdagangan, Pertanian, Peternakan dan Kehutanan, Sosial dan Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Baca Juga :  Pengiriman Ribuan Ribuan Lembar Kulit Hewan Ilegal Digagalkan

Menurut dia, instansi yang masuk dalam zona merah dinilai berdasarkan pemenuhan asas transparansi dan akuntabilitas diantaranya informasi pelayanan yang wajib dipampang agar tidak membingungkan pengguna layanan dan standar biaya yang tidak diinformasikan menjadikan peluang adanya praktek pungutan liar, calo dan suap sehingga menjadi hal lumrah pada suatu kantor pelayanan.

“Pengabaian terhadap standar layanan publik, berpotensi menurunkan kualitas layanan sekaligus mendorong terjadinya, potensi maladministrasi dan perilaku koruptif,” tambah Darius.

Sesuai Undang-undang (UU) Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, standar pelayanan publik menjadi ukuran baku yang wajib disediakan oleh penyelenggara pelayanan sebagai bentuk pemenuhan asas transparansi dan akuntabilitas. Bahkan dalam pasal 54 terdapat sanksi pembebasan jabatan hingga pembebasan dengan tidak hormat atas permintaan sendiri bagi pelaksana.

Baca Juga :  Pemkot Kupang Lelang Jabatan Sekda

Kota Kupang termasuk dalam delapan kabupaten/kota yakni, Kabupaten Manggarai, Kupang, Sumba Barat Daya, Flores Timur, Sumba Timur, Ende dan kabupaten Sumba Barat yang dinilai Ombudsman dan mendapat predikat zona merah atau tingkat kepatuhan standar layanan publik buruk. (Lid)

Share Button

Komentar ANDA?

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]