Home / Hukrim / Kuasa Hukum: Penyidikan Kasus NTT Fair Tidak Sah

Kuasa Hukum: Penyidikan Kasus NTT Fair Tidak Sah

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Kuasa Hukum NTT Fair, Rusdinur

NTTTERKINI.COM, Kupang – Kuasa Hukum tersangka kasus NTT Fair YA, Rusdinur mengatakan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait kasus dugaan korupsi NTT Fair dinilai tak sah, karena tidak memenuhi dua alat bukti.

“Saya anggap penyidikan Kejati NTT tidak sah. Mereka juga tidak secara pasti dan nyata menyebutkan berapa kerugain negara. Artinya mereka tidak punya dua alat bukti yang cukup,” kata Rusdinur usai sidang Pra peradilan NTT Fair di Pengadilan Negeri (PN) Kupang, Senin, 2 September 2019.

Dia menyebutkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjadi dasar untuk dilakukan penyidikan aras kasus tersebut. Karena, menurut dia, penyidikan kasus ini di mulai sejak April 2019. Sedangkan BPK belum mengeluarkan rekomendasi terhadap satuan kerja.

Baca Juga :  Penetapan Tersangka Kasus NTT Fair Non Prosedural

Rekomendasi BPK itu, lanjut dia, baru keluar pada Mei 2019, dan sesuai ketentuan satuan kerja masih diberi waktu selama 60 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK itu. Namun, faktanya belum genap 60 hari, para tersangka sudah ditahan oleh Kejati NTT.

“BPK minta kelebihan bayar kepada kontraktor pelaksana. Namun sebelum dibayar, kontraktor sudah ditangkap,” katanya.

Dia juga menilai Kejati NTT telah kangkangi delapan perintah Presiden kepada kepolisian dan Kejaksaan yang menyebutkan temuan BPK masih diberi waktu selama 60 hari. Jika belum lewat waktu itu, kejaksaan jangan masuk dulu.

Pada poin lainnya disebutkan kerugian negara harus konkret dan tidak mengada-ngada. “Nah, berarti Kejaksaan telah mengangkangi perintah Presiden itu,” tegasnya.

Baca Juga :  Jefri Riwu Koreh Bantah Lakukan Penipuan Dana Beasiswa

Disebutkan juga bahwa pekerjaan proyek NTT Fair ditemukan adanya kekurangan pekerjaan volume sebesar 15 persen. “Yang jadi pertanyaan, nilai kerugiannya berapa? Tidak jrlas kerugiannya,” kata dia.

Apalagi, tambah dia, perhitungan kerugian negara harus dilakukan oleh lembaga auditor, seperti BPK. Karena punya sertifikat auditor. “Apakah Politeknik punya sertifikasi lembaga auditor,” tanya dia.

Melihat fakta-fakta itu, maka gugatan Pra Peradilan ini tidak terbantahkan. “Kami yakin akan menang di pengadilan,” tegasnya. (Ado)

Share Button

Komentar ANDA?

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]