Home / Polkam / Mahasiswa Demo Tolak Putusan Gubernur Soal Tapal Batas SB-SBD

Mahasiswa Demo Tolak Putusan Gubernur Soal Tapal Batas SB-SBD

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Pendemo saat diterima DPRD NTT

NTTTERKINI.COM, Kupang – Mahasiswa asal Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD NTT menolak keputusan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat per 20 Juni 2019 tentang penyelesaian tapal batas antara Sumba Barat (SB) dan Sumba Barat Daya (SBD).

Keputusan tersebut dinilai dilakukan sepihak oleh Gubernur NTT tanpa memperhatikan sejarah dan budaya masyarakat di perbatasan,  sehingga keputusan itu bisa berdampak pada konflik horisontal masyarakat di perbatasan kedua wilayah.

“Keputusan Gubernur ini akan menimbulkan konflik warga di perbatasan yang sudah dipendam lama,”  kata Andre Kadobo, salah satu mahasiswa asal Sumba Barat, Selasa, 2 Juli 2019.

Masalah batas antara dua wilayah itu, menurut dia, sudah terjadi sejak 2005 dengan korban meninggal akibat konflik batas itu sudah mencapai 20 orang. “Waktu itu, Bupati Yulius Poteleba sudah mendamaikan kedua pihak yang bertikai,” katanya.

Baca Juga :  DPD RI Setuju Adonara Jadi Kabupaten

Dia juga mempertanyakan esensi dan manfaat dari keputusan gubernur yang dilakukan selama 2 menit untuk tuntaskan masalah batas kedua wilayah. “Kami minta DPRD NTT untuk memanggil gubernur dan meminta penjelasan terkait tapal batas kedua wilayah,” pintanya.

Koordinator lapangan (Korlap) mahasiswa Sumba Barat, Herman Haro Nyanyi menyebutkan Keputusan Gububernur pada 20 Juni 2019 tentang penetapan tapal batas SB dan SBD yaitu Desa Karang Indah (SBD) dan Wetana (SB).

Dimana keputusan itu disebutkan bahwa batas antara dua kabupaten itu berada 2 Kilometer (KM) dari kali Pola Pare sampai PT Mitra Niaga. Lokasi PT Mitra Niaga berada di wilayah Sumba Barat.

Padahal berdasarkan UU No 16 tahun 2007 tentang penetapan Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) yang diterbitkan Kemendagri disebutkan batas antara dua kabupaten itu berada di Kali Pola Pare. “Kami anggap Gubernur tidak hargai keputusan Mendagri, dan sepihak mengambil keputusan tapal batas kedua wilayah itu,” tegasnya.

Baca Juga :  Bentak Anggota DPRD NTT, Gubernur Didesak Minta Maaf

Karena itu, mereka meminta penegasan kembali penyelesaian tapal batas sesuai UU No16 tahun 2007, dan secara tegas menolak keputusan Gubernur pada 20 Juni 2019 tentang penetapan batas Sumba Barat dan Sumba Barat Daya.

Anggota DPRD NTT, Winston Rondo yang menerima mahasiswa itu mengatakan akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa sesuai mekanisme di DPRD NTT.

“Pasti akan kami tindak lanjuti. Kehadiran mahasiswa juga membuka mata bahwa tidak gampang selesaikan tapal batas, bukan hanya 2 menit atau 30 menit,” katanya.

Dia menyayangkan apa yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan tapal batas, ternyata belum final dan belum tuntas, karena masih menyisakan masalah. Padahal disebutkan bahwa penyelesaian batas Sumba Barat dan Sumba Barat Daya hanya 2 menit.

“Kami berharap penyelesaian batas harus tuntas. Jangan hanya cepat, tapi harus libatkan dua belah pihak,” ujarnya. (Ado)

Share Button

Komentar ANDA?

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]