Home / Hukrim / Mahasiswa Sumba Desak Polri Usut Tuntas Kasus Marosi

Mahasiswa Sumba Desak Polri Usut Tuntas Kasus Marosi

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Demo mahasiswa asal Sumba

NTTTERKINI.COM, Kupang – Ratusan mahasiswa asal Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin, 30 April 2018 menggelar unjuk rasa di gedung DPRD NTT menuntut agar Mabes Polri mengusut tuntas kasus penembakan terhadap warga Patialawa Bawa, Kecamatan Lamboya, Sumba Barat.

Mahasiswa mendatangi DPRD NTT dengan membawa spanduk dan poster. Sambil menggelar orasi di halaman gedung dewan itu.

Koordinator aksi, Markus Rina mengatakan

tindakan brutal dan represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Sumba Barat
menewaskan petani Poro Duka, 40 tahun di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya.

Hal itu dipicu penolakan masyarakat terkait pengukuran tanah yang dilakukan oleh BPN bersama PT Sutra Marosi Kharisma karena tidak memiliki legalitas yang jelas.

Pihak kepolisian mengerahkan 80-100 Personel bersenjata lengkap untuk mengamankan luas lahan 200 ha yang tersebar di 7 bidang tanah yang terletak di pesisir pantai Marosi.

Baca Juga :  Korupsi Alat Kontrasepsi Dituntut 1,4 Tahun Bui

Dalam peristiwa aparat dari Polres membubar masa dengan kekerasan dan menggunakan peluru tajam untuk warga menolak pengukuran. Akibatnya dua orang terkena tembak, dan 1 orang meninggal
dunia, 10 orang lain menglami kekerasan fisik. Bahkan 1 anak kecil yang sekarang duduk di bangku SMP menjadi korban kekerasan.

“Kasus tersebut menunjukan bagaimana kebijakan negara dalam menyelesaikan konflik tanah dengan bentuk intimidasi kriminalisasi dan kekerasan hingga menimbulkan korban dipihak rakyat,” katanya.

Karena itu, mereka mengecam tindakan represif intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Sumba Barat, dan meminta agar Kepala BPN dan Dinas Pertanahan Sumba Barat dicopot.

Mereka juga mendesak agar Kapolres Sumba Barat dicopot dari jabatannya. Menuntut Mabes Polri mengusut tuntas penembakan, penyelidikan kasus ini harus ditarik di bawah pengawasan langsung Mabes Polri demi meminalisir conflict of interest.

Baca Juga :  Kejiwaan Pembunuh Istri akan Diperiksa

LPSK harus objektif dalam Perlindungan Saksi dan Korban, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak harus objektif dalam memberikan hasil Autopsi Jenazah Poro Duka.

Serta mencabut izin PT. Sutra Marosi Kharisma (PT.SMK) dan menarik TNI dan Polisi dalam penyelesaian kasus sengketa tanah.

Anggota DPRD NTT Winston Rondo mendukung sikap mahasiswa dan mendeaak desak penindakan hukum yang tegas kepada semua pihak yang terlibat, seperti  TNI, Polri dan PT Sutra Marosi
“Evaluasi dan cabut ijin PT Sutra Marosi di Sumba Barat,” tegasnya.
 

Dia juga meminta Gubernur/ bupati untuk duduk bersama mengevaluasi ulang investasi di Sumba, karena berpotensi konflik. “Atas nama investasi, tidak boleh ada rakyat NTT yang dikorbankan dan mati sia-sia,” ujarnya. (Ado)

Share Button

Komentar ANDA?

Tags : #

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]