Naktuka, Sengketa Batas Negara Tak Berujung

0
327

Kolonel Arh I Made Kusuma

NTTTERKINI.COM, Kupang – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berada di wilayah yang berbatasan dengan dua negara yakni Timor Leste dan Australia. Dengan Australia tidak ada masalah perbatasan antara kedua Negara, hanya Timor Leste yang merdeka pada 1999 lalu pasca jajak pendapat, masih menyisahkan berbagai persoalan perbatasan atarkedua Negara. Salah satunya di Desa Naktuka yang berada di wilayah Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Naktuka yang memiliki luas wilayah sekitar 1900 hektare itu hingga kini masih dikuasai oleh warga yang ber-KTP Timor Leste. Padahal daerah itu, masuk dalam zona bebas, artinya tidak boleh ada aktivitas diatas lahan itu, karena masih disengketakan kedua Negara. Karena itu, pemerintah Indonesia menempatkan Satuan Tugas (Satgas) Teritori yang dikomandani oleh Komandan Kodim (Dandim) 1604 Kupang, Kolonel Arh I Made Kusuma.

Satgas Teritori berpersonil hanya 20 orang dibantu Satgas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) tetap menjaga suasana aman dan kondusif di wilayah yang masih disengketakan itu. “Ada 20 personil kami yang menjaga wilayah perbatasan itu. Dibantu satu kompi Satgas Pamtas,” kata Dandim 1604 Kupang, Kolonel Arh I Made Kusuma kepada media ini, Kamis, 16 Januari 2020.

Terdapat dua kerajaan di wilayah perbatasan Negara itu yakni kerajaan Ambenu di wilayah Oeccuse, Timor Leste dan Kerajaan Amfoang. Saat masih Timor Timur, warga Ambenu mengakui Naktuka berada di wilayah Amfoang. Namun saat pisah dengan Indonesia pada 1999, Naktuka mulai dipersoalkan, karena perbatasan Negara mengikuti batas wilayah antar Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Timor Timur. Maka posisi Naktuka menjadi daerah sengketa, sehingga ditetapkan menjadi zona bebas.

Namun lambat laun, pemerintah Timor Leste memfasilitasi warga yang berada di Desa Naktuka tersebut dengan memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) guna mengikat mereka segbagai warga Timor Leste. Tak hanya itu, warga setempat juga diberi intensif berupa uang, jika mengelola lahan pertanian mereka. Timor Leste juga membangun irigasi dan memberikan hentraktor bagi warga untuk bertani. Hal itu justru menimbulkan kecemburuan dari warga Amfoang yang mengkalim bahwa lahan  mereka berada di Naktuka. “Ini menjadi tugas tambahan kami untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dengan aktivitas warga Timor Leste di Naktuka, karena warga Indonesia dilarang masuk ke wilayah itu,” kata I Made Kusuma.

Dari 161 kepala keluarga (KK) atau sebanyak 250 jiwa yang menempati Desa Naktuka, terdapat sejumlah warga yang ingin bergabung dengan Indonesia, namun kurang siapnya pemerintah daerah untuk memberikan KTP bagi warga yang ingin bergabung menjadi kendala, sehingga mereka kembali milih gunakan KTP.

“Áda dua kepala keluarga yang sudah siap menjadi WNI, tapi mereka minta untuk diberikan KTP, tapi untuk pengurusan KTP harus ke Kupang, sehingga sulit mendapatkan KTP. Padahal, kami sudah berusaha untuk menarik warga masuk ke Indonesia,” katanya.

Karena itu, salah satu solusi untuk penyelesaian sengketa batas Negara di Naktuka hanya bisa dilakukan, jika pemerintah Indonesia membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di daerah itu. Namun, pembangunan PLBN baru bisa dilakukan, jika pemerintah kedua Negara telah sepakati batas Negara di wilayah tersebut. “Jika, kami membangun PLBN di belakang Naktuka, maka kami mengakui Naktuka masuk wilayah Timor Leste. Karena itu, masalah batas harus diselesaikan dulu,” tegasnya.

Pembangunan PLBN sudah diwacanakan karena sudah adanya koordinasi antarakedua Negara, dan kondisi perbatasan yang aman dan kondusif. Artinya sudah ada kesepahaman Indonesia- Timor Leste. “Kami sarankan agar diselesaikan dulu daerah sengketa baru bangun {PLBN. Karena PLBN merupakan garda terdepan NKRI,” tegasnya. (Lidya Radja)

Komentar ANDA?