Home / Hukrim / NTT Fair, Jaksa: Tidak Ada Bukti Baru

NTT Fair, Jaksa: Tidak Ada Bukti Baru

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Sidang NTT Fair

NTTTERKINI.COM, Kupang – Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus dugaan korupsi NTT Fair mengatakan tidak ada bukti baru yang akan diserahkan ke hakim.

Dalam sidang dugaan korupsi NTT Fair yang menghadirkan saksi Mantan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya yang digelar Selasa, 26 November 2019, hakim ketua sebelum menutup sidang menanyakan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), “Apakah ada bukti yang mau diserahkan”. Serempak tiga JPU mengatakan “Tidak ada”.

Hal ini menjawab pertanyaan publik terkait beberapa kesaksian Mantan Gubernur dengan terdakwa yang berbeda.

Dalam persidangan itu, JPU dan Hakim mempertanyakan hal yang sama seperti pada sidang- sidang sebelumnya, hanya sebatas proyek NTT Fair yang ground breaking dilaksanakan pada tangggal 30 Mei 2018 sebelum berakhir masa tugasnya tanggal 16 Juli 2018.

Masalah pelaksanaan proyek terjadi ketika Frans Lebu Raya tidak menjabat sebagai Gubernur, sehingga tidak relevan pemanggilan Frans Lebu Raya sebagai saksi terhadap terdakwa teknis pelaksana proyek.

“Sangat tidak  berdasarkan fakta dan hukum mengumbar kesalahan Lebu Raya berdasarkan fakta persidangan terdakwa lain. Sebagai penegak hukum seharusnya  dalam memberi pendapat di hadapan publik harus berdasarkan fakta. Apalagi orang tersebut belum ditetapkan sebagai tersangka, tapi sudah dinyatakan terbukti menerima aliran dana berdasarkan fakta persidangan terdakwa lain yang nota bene belum ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,  yang menyatakan ada aliran dana ke yang bersangkutan,” tegas Adovokat Pieter Hadjon.

Baca Juga :  Sebut Aliran Dana ke Lebu Raya, Jaksa Dinilai Prematur

Hal senada disampaikan Ketua pimpinan wilayah NTT, Perhimpunan Advokat dan Pengacara Nusantara ( PERADAN ), Charles Primus bahwa Frans Lebu Raya sebagai saksi, sehingga pertanyaan dan pernyataan jaksa tidak boleh tendensius. Saksi dalam KUHAP sudah tegas mengatakan bahwa orang yang memberi keterangan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Saksi itu dalam persidangan berfungsi hanya dua yaitu meringankan atau memberatkan terdakwa. Perseden yang buruk bahwa status saksi dapat berubah menjadi tersangka, berdasarkan keterangan saksi terdakwa tanpa bukti yang kuat dan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjebak.

Pertanyaan menjebak yang bertendensi mendapatkan pengakuan adalah jelas melanggar prinsip bahwa seseorang tidak dapat dipaksa untuk mengakui perbuatan salahnya. Pengakuan seorang bahwa dia melakukan tindak pidana tanpa didukung bukti yang kuat, tidak dapat dipidana. Karena bisa jadi pengakuan tersebut untuk menyelamatkan orang lain atau dipaksa oleh orang lain.

Dalam sidang pembuktian, menurut dia, seharusnya jaksa memperhatikan prinsip kebenaran materiil. Karena fondasi dari alat bukti adalah barang bukti. Kesulitan dalam mengungkapkan kebenaran dalam proses pembuktian karena alat bukti mengandung adanya dugaan dan prasangka, faktor kebohongan serta unsur kepalsuan.

Baca Juga :  Sidang NTT Fair, Saksi Tak Bisa Pastikan Amplop ke FLR Isi Uang

“Jadi dalam kasus NTT Fair, sebaiknya jaksa lebih fokus pada kerugian Negara yang menjadi tanggung jawab para terdakwa,” katanya.

Sidang NTT Fair Menuju Anti Klimaks
Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Karolus Kopong Medan menegaskan, proses persidangan kasus tindak pidana korupsi NTT Fair yang di gadang-gadang melibatkan mantan gubernur NTT Frans Lebu Raya, secara pelan dan perlahan mulai menuju anti klimaks.

Persidangan untuk mencocokan keterangan FLR dengan tersangka dan saksi-saksi lain, menurut Karolus kurang relevan karena masih tetap berkutat pada apakah aliran dana NTT Fair itu mengalir juga ke kantongnya FLR atau tidak?.

Terkait dugaan aliran dana NTT Fair yang melibatkan FLR, kata Karolus, klimaksnya pada saat persidangan kali lalu yang menghadirkan tersangka Yuli Afra dan FLR. Dan ketika itu tidak ada bukti yang cukup kuat dan meyakinkan untuk menjadikan FLR menjadi seorang tersangka.

“Bagi saya, sidang tadi tidak terlalu relevan untuk memberi keyakinan kepada hakim untuk merubah status FLR dari saksi menjadi tersangka. Apa lagi ketika hakim menanyakan kepada Jaksa PU apakah ada bukti baru, JPU justru mengatakan tidak ada bukti baru. (*/Ado)

Share Button

Komentar ANDA?

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]