Home / Kesehatan / NTT Perkuat Enam Rumah Sakit Rujukan

NTT Perkuat Enam Rumah Sakit Rujukan

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

RSUD Prof Dr W.Z Johanes Kupang

NTTTERKINI.COM, Kupang – Dalam rancangan Peraturan Daerah (Perda) prakarsa DPRD Nusa Tenggara Timur tentang Sistim Kesehatan Daerah (Siskesda), akan menetapkan enam regio rumah sakit rujukan yang akan diperkuat oleh pemerintah provinsi melalui APBD.

“Tentunya, harus dibahas bersama pemerintah daerah setempat tentang kebutuhan riil tiap rumah sakit dimaksud,” kata Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD NTT, Kornelis Soi usai memimpin rapat bersama ekeskutif untuk penyempurnaan rancangan Perda itu, Rabu 13 Februari 2013.

Enam regio rumah sakit rujukan yang harus diperkuat itu yakni, regio Flores Bagian Barat yang mencakup Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur di rumah sakit umum daerah (RSUD) Ruteng.

Baca Juga :  Akbar: Golkar Akan Perjuangkan Anggaran Untuk NTT

Flores Bagian Tengah yang mencakup Kabupaten Ngada, Nagekeo dan Ende di RSUD Ende. Rumah sakit regio Flores Bagian Timur yang mencakup Kabupaten Sikka, Flores Timur dan Lembata di RSUD T. C. Hillers Maumere. Regio daratan Sumba di RSUD Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

Regio perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste di RSUD Atambua, Kabupaten Belu. Daratan Timor lainnya di RSUD Kupang. “Kita akan tingkatkan rumah sakit milik pemerintah provinsi, RSU W. Z. Johannes sebagai rumah sakit yang handal,” katanya.

Menurut dia, rumah sakit yang mendapat penguatan anggaran dari provinsi itu tetap milik rumah sakit kabupaten bersangkutan. Ini berkaitan dengan pengalokasian dana yang berkeadilan, bukan sekedar maksimalkan rumah sakit Johannes yang melayani pasien Kota Kupang dan daratan Timor.

Baca Juga :  Plan International Indonesia Gelar Learning Event STBM

Tahun anggaran 2012 lalu, katanya, pemerintah provinsi telah mengalokasikan dana Rp 4 miliar lebih untuk penguatan enam rumah sakit rujukan. Sedangkan tahun 2013 hanya dialokasikan Rp 400 juta, karena belum ada kesepakatan bersama antara pemerintah kabupaten dan provinsi. “Ini menyangkut kebijakan yang permanen dan konsistensi anggaran yang disiapkan provinsi,” katanya. (Rit)

 

Komentar ANDA?

Tags : #

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]