Home / Hukrim / Oktober 2018,  Pemprov NTT Mulai Data TKI di Malaysia

Oktober 2018,  Pemprov NTT Mulai Data TKI di Malaysia

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Pertemuan Pemprov dan DPD

NTTTERKINI.COM, Kupang – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Josef A. Nae Soi menegaskan lagi moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal NTT sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan.  Paling lambat akhir Oktober,  tim akan berangkat ke Malaysia untuk mendata TKI asal NTT.

“Tidak boleh main-main lagi. Siapapun yang menyelundupkan manusia NTT akan berhadapan dengan kami,” tegas Josef Nae Soi saat menerima Rombongan Komite III DPD RI di Ruang Rapat Gubernur Sasando,  Senin, 17 September 2018.

Kunjungan Komite III yang terdiri tujuh anggota DPD itu bertujuan untuk Menginventarisasi Materi Penyusunan Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia.

Menurut Josef,  pihaknya telah membicarakan masalah itu secara serius dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda). Karena NTT sudah sangat kritis dengan masalah tenaga kerja migran ini. Sampai dengan bulan Agustus,  tercatat sudah ada 73 mayat TKI asal NTT yang dikirim pulang.

“Kami sudah meminta Forkopimda untuk menindak tegas siapa pun, sekali lagi siapa pun yang terlibat dalam masalah ini. Kami akan tegas karena ini menyangkut nyawa manusia. Satu nyawa saja, tidak boleh lagi, ” ungkap Josef.

Baca Juga :  Tabrakan Bus di Maumere, Lima Orang Luka

Lanjut Josef,  langkah moratorium tenaga kerja akan diikuti dengan langkah-langkah teknis. Kami akan segera ke Malaysia untuk melakukan sensus TKI asal NTT baik legal maupun ilegal.  Dubes RI untuk Malaysia serta Wakil Menteri dan Menteri Dalam Negeri Malaysia sudah dihubungi terkait hal tersebut.

“Selama ini, data yang ada pada kita berbeda-beda dari setiap instansi. Paling lambat akhir Oktober ini, saya bersama rombongan ke Malaysia. Kami sudah hubungi Menteri Dalam Negeri Malaysia agar dapat bantu dan fasilitasi kami untuk mengunjungi rumah-rumah TKI asal NTT. Supaya kami punya data pasti, ” jelas Josef.

Menurut Josef,  tenaga kerja asal NTT yang ilegal akan diajak untuk kembali ke NTT. Langkah ini akan diikuti dengan pembukaan lapangan kerja dan peningkatan sumberdaya manusia lewat pelatihan dan pendidikan.

Baca Juga :  PNS Kota Kupang Pengguna Narkoba Terancam di Pecat

“Untuk yang legal dan masih mau bekerja di sana, kami akan melakukan Memorandum of Understanding (MoU)  dengan Malaysia. Prinsipnya, semua Perjanjian Kerja (PK) mereka bersama perusahaan pengirim harus sepengetahuan kami agar mudah dipantau, ” pungkas Josef.

Wakil Ketua Komite III DPD RI, Delis Julkarson Hehi menyatakan Komite III selama beberapa tahun terkhir melakukan pengawasan pelaksanaan pekerja migran dari hulu ke hilir.

“Hasilnya, 80 persen  persoalan pekerja migran bersumber pada tata kelola di hulu. Karenanya,  kami apresiasi dan mendukung komitmen pemerintah NTT untuk moratorium sambil membenah pengelolaan pengiriman TKI asal NTT. Kami juga perlu fokuskan diri pada kondisi pekerja migran yang rentan, ” jelasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT, Bruno Kupok dalam laporannya mengungkapkan,  TKI asal NTT banyak memilih Malaysia sebagai daerah tujuan kerja.

“Dari 2016 sampai dengan September 2018 ada sekitar 5.007 orang. Jumlah ini belum termasuk yang berangkat secara non prosedural, ” jelas Bruno. (Hms/Ado)

Share Button

Komentar ANDA?

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]