Home / Hukrim / PADMA: Bupati Malaka Lecehkan Profesi Wartawan

PADMA: Bupati Malaka Lecehkan Profesi Wartawan

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Gabriel Goa

NTTTERKINI.COM, Jakarta – Direktur  Lembaga  Hukum dan HAM PADM Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian  Indonesia), Gabriel Goa menyebut Kekerasan atau pelecehan terhadap jurnalis seringkali terjadi akibat ketidaksukaan atas pemberitaan media dengan alasan yang beragam.

Demikian disampaikan Gabriel Goa saat dimintai tanggapannya atas pernyataan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran kepada wartawan pada acara konferensi pers di kantor DPC PDI Perjuangan.

“Bupati Malaka jelas mengancaman kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers yang dilindungi undang-undang,” katanya.

Gabriel menjelaskan di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dimungkinkan adanya sanksi atas tindakan pelecehan terhadap profesi wartawan tersebut.

Dia mengatakan, wartawan atau jurnalis adalah komponen penting demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), sehingga keberadaannya harus dihormati oleh semua pihak.

Baca Juga :  Tunas Geser Esthon- Paul di Posisi Dua

Menurut dia, harus diakui bahwa kekerasan terhadap jurnalis seringkali terjadi akibat ketidaksukaan atas pemberitaan media dengan alasan yang beragam, namun menghalangi-halangi aktivitas jurnalisme jelas-jelas mengancam pilar demokrasi.

“Penghinaan terhadap wartawan atau penghalangan terhadap jurnalis juga menghalangi publik untuk menerima informasi yang utuh terhadap situasi atau suatu peristiwa,” ujarnya.

Ia menegaskan semua pihak harus menghargai dan menghormati pemberitaan media sebagai bagian dari iklim demokratis, karena jika tidak setuju dengan konten atau materi pemberitaan, setiap orang diberikan hak untuk membantah atau meluruskannya dengan prosedur yang telah disediakan.

“Seperti menggunakan hak jawab, meminta koreksi, hingga melalui Dewan Pers atau Komisi Penyiaran Indonesia. Prosedur ini yang seharusnya digunakan oleh setiap pihak untuk menyampaikan keluhan atas apa yang diberitakan oleh media massa dan tidak memilih cara penyelesaian sendiri, apalagi dengan kekerasan,” katanya.

Baca Juga :  NTT Masih Kekurangan Tenaga Advokat

Karena itu dalam situasi demikian daerah atau negara melalui perangkat penegakan hukum harus memastikan setiap awak media di lapangan dapat bekerja secara aman, tanpa ada kekerasan dari pihak manapun sebagai bagian dari hak yang dijamin melalui konstitusi dan undang-undang.

Sebelumnya, terjadi pelecehan/penghinaan terhadap beberapa wartawan yang bertugas di Kabupaten Malaka. Seperti halnya Bupati Malaka yang diduga telah melakukan pelecehan terhadap profesi wartawan. Bupati Malaka menyebutkan wartawan yang hanya tulis berita negatif adalah Wartawan sakit jiwa.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran ketika melakukan konferensi pers usai mendaftarkan diri ke Kantor DPC PDI Perjuangan Malaka, 20 September 2019 sebagai Bakal Calon Bupati pada pilkada 2020 mendatang. (*/Ado)

Share Button

Komentar ANDA?

Tags : # # #

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]