Home / Polkam / Pelanggaran Kampanye, Panwaslu Panggil Empat Cagub

Pelanggaran Kampanye, Panwaslu Panggil Empat Cagub

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]
Cagub-Cawagub Deklarasi Kampanye Damai. (by Jhon Seo)

Cagub-Cawagub Deklarasi Kampanye Damai. (by Jhon Seo)

NTTTERKNI.COM, Kupang – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Timur (NTT) akan memanggil tim sukses empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTT periode 2013-2018 terkait pelanggaran yang dilakukan selama masa kampanye.

“Kami akan minya penjelasan tentang pelanggaran kampanye yang dilakukan di sejumlah wilayah,” kata anggota Bawaslu NTT, Yemris Fointuna kepada wartawan, 7 Maret 2013.

Tim sukses keempat pasangan calon yakni tim sukses Ibrahim Agustinus Medah-Emanuel Melkiades Laka Lena (Tunas), Christian Rotok- Abraham Paul Liyanto (Crystal), Frans Lebu Raya- Benny Alexander Litelnoni (Frenly) dan Benny Kabur Harman-Willem Nope (BKH-Nope).

“Hingga hari kelima kampanye, tim sukses empat pasangan calon ini melakukan pelanggaran kampanye,” katanya.

Baca Juga :  Dua Pasangan Calon Tolak Hasil Quick Count

Sejauh ini, menurut dia, Bawaslu belum menadapat laporan tentang pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut satu, Eston Foenay-Paul Edmundus Tallo (Esthon-Paul).

Pelanggaran kampanye ke-empat pasangan calon itu, antara lain, pembagian selebaran tentang pemeriksaan salah satu cagub oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus simulator pada saat kampanye paket Tunas di Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Pelanggaran yang dilakukan pasangan nomor tiga berupa keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS) dan penggunaan atribut negara di Ende. “Juga melakukan kampanye di rumah salah seorang PNS dan dihadiri PNS di Kabupaten Kupang,” katanya.

Pelanggaran yang dilakukan paket nomor empat berupa pemasangan baliho paket calon Frenly di depan SMA 3 Kota Kupang. Sesuai aturan, pemasangan atribut paket calon tidak boleh di rumah ibadat, fasilitas umum termasuk sekolah- sekolah.

Baca Juga :  Bupati Sumba Barat Daya Mengadu ke Presiden

Sedangkan paket nomor urut lima berupa keterlibatan pimpinan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ketika melakukan kampanye di Pulau Sumba. “Panwaslu kabupaten dan Kota Kupang segera panggil tim kampanye pasangan calon untuk dimintai klarifikasi, termasuk PNS yg ikut kampanye di Kabupaten Kupang,” katanya.

Pihaknya belum mendapat hasil kalrifikasi dari tim sukses empat pasangan calon itu. Namun, jika pelanggaran yang ditemukan adalah administrasi, maka akan direkomendasikan untuk segera diperbaiki. “Jika pelanggaran pidana, akan diserahkan ke kepolisian untuk ditindak sesuai aturan yang berlaku,” katanya. (Ado)

Komentar ANDA?

Tags : #

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]