Home / Ekbis / Pemkot Kupang Pertanyakan Sistem Bagi Hasil Pajak Kendaraan

Pemkot Kupang Pertanyakan Sistem Bagi Hasil Pajak Kendaraan

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Jefri Pelt

NTTTERKINI.COM, Kupang – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) mempertanyakan mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pajak kendaraan bermotor ke pemerintah provinsi (Pemprov).

“Kami sementara bersurat ke pemprov untuk menanyakan mekanisme atau rumus pembagian hasil pajak kendaraan,” kata, Kepala Dinas Badan Keuangan Daerah (BKD)kota Kupang, Jefri Pelt, Selasa, 3 Juli 2018.

Menurut dia, landasan hukum sistem DBH dari sektor pajak kendaraan sudah sesuai atas dasar hukum yang tertuang dalam Peraturan Kementrian Keuangan (PMK), namun mekanismenya atau rumusan pembagian DBH tersebut masih perlu dipertanyakan.

“Ini memang kewenangan dari pemerintah provinsi untuk membagi, namun kami berharap ada penjelasan lebih detail terkait sistem atau mekanisme pembagian,” tambah Jefri.

Baca Juga :  Pengerjaan Jembatan Petuk II Terbengkalai

Pajak yang dibayarkan antara lain pajak kendaraan dinas opeasional, biaya bea balik nama dan biaya bahan bakar kendaraaan.

Sebelumnya Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore mengatakan hasil pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang mencapai Rp 33 miliar pertahun, namun saat bagi hasil pemkot hanya menerima 50 persen atau sebesar Rp 18 miliar.

“Ini yang kami pertanyakan ke pemprov NTT, terkait bagi hasil pajak kendaraan,” tegasnya. (Lid)

Share Button

Komentar ANDA?

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]