Pemkot Kupang Terapkan Standar Pelayanan Minimal Di Enam OPD

0
2416
Yohana Koeain
Yohana Koeain

NTTTERKINI.COM, Kupang – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

“Standar pelayanan minimal berarti berbicara tentang pelayanan pemerintah sehingga perlu ada penerapan menuju sistem manajemen mutu,” kata Kepala Bagian Pemerintah Kota Kupang, Yohana Koeain, Kamis, 1 Desember 2019.

Adapun penerapan standar pelayanan minimal tersebut yang berkaitan dengan pelayanan dasar ada pada enam OPD antara lain Dinas Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja Praja (SatPolPP) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

“Standar pelayanan minimal menjadi urusan dasar yang oleh aturan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan pemkot Kupang melaksanakannya di enam OPD,” kata Kasubag Pemerintahan, Daud Nafi.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 100 tahun 2018 mengatur dan ditetapkan setiap urusan wajib atau urusan dasar pemerintahan harus mencapai target seratus persen. Dia mencontohkan pada Dinas Pendidikan, usia anak sekolah harus mencapai persen, namun berdasarkan data yang ada, masih ditemui kasus anak usia sekolah, namun tidak bersekolah, bahkan putus sekolah atau contoh kasus kematian ibu dan bayi yang masih tinggi.

“Hal-hal seperti inilah atau contoh kasus di atas yang akan kami potret terkait dengan capaian urusan wajib dan urusan dasar di Kota Kupang di enam OPD tersebut,” tambah Daud.

Penerapan standar pelayanan minimal dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana ppemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. (Lid)

Komentar ANDA?