Home / Hukrim / Pemprov NTT Diduga Manipulasi Dokumen Anggaran 2019

Pemprov NTT Diduga Manipulasi Dokumen Anggaran 2019

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Winston Rondo

NTTTERKINI.COM, Kupang – Ketua Fraksi Demokrat Nusa Tenggara Timur (NTT), Winston Rondo menilai ada manipulasi dokumen APBD 2019, sehingga terjadi pergeseran anggaran di beberapa item proyek yang tertuanh dalam APBD.

“Rupanya rapi kerja eksekutif. Dokumen dari DPRD berbeda dengan dokumen eksekutif. Ini namanya manipulasi dokumen,” tegas Winston kepada wartawan, Junat, 14 Juni 2019.

Dia menilai apa yang dilakukan pemerintah dengan merubah dokumen anggaran yang telah disepakati dengan DPRD NTT merupakan pelanggaran adminsitrasi. “Dokumen yang tidak sesuai yakni Perda APBD, rencana kerja OPD, serta proses tender dan dokumen lainnya,” kata Winston.

Karena itu, dia mendesak pemerintah untuk menjelaskan secara detail terkait pergeseran anggaran sebesar Rp60 miliar itu. “Ada juga keluhan dari Flores Timur yang anggarannya hilang. Kami belum tahu, karena belum ada penjelasan dari pemerintah,” ujarnya.

Baca Juga :  Pemprov Usul Geser Anggaran Rp5 Miliar untuk Kejati NTT

Dia juga mempertanyakan sikap pimpinan DPRD NTT yang diinfokan bahwa telah meylnyetujui pergeseran anggaran itu. “Kami sudah pertanyakan ke pimpinan, dan dibantah bahwa sudah ada persetujuam dengan pimpinan DPRD,” ujarnya..

Dia mengatakan pimpinan DPRD NTT telah menggelar pertemuan bersama pemerintah membahas terkait pergeseran anggaran itu, dan disepakati bersama akan dibahas secara khusus, apakah dalam rapat gabungan komisi atau semacamnya. “Pemerintah akan jelaskan dalam rapat bersama DPRD itu,” katanya.

Fraksi Demokrat NTT secara tegas mengaku tak kompromi terkait pergeseran anggaran ini.

Wakil Gubernur NTT, Yosep Nae soi mengaku pemerintah akan menjelaskan terkait pergeseran anggaran itu pada forum resmi. “Karena ditanyakan dalam forum reski, maka akan kami jawab di forum resmi juga,” tegasnya.

Baca Juga :  Lebaran, 152 Napi di NTT Menerima Remisi

Untuk diketahui sejumlah anggaran yang digeser antara lain, anggaran untuk segmen jalan provinsi di Sumba Timur yang telah disetujui di Badan Anggaran sebesar Rp74 Miliar, namun pada Perda APBD berkurang menjadi Rp46 miliar.

Ruas jalan Bokong-Lelogama, Kabupaten Kupang yang disetujui sebesar Rp 155 miliar lebih lalu berubah atau naik menjadi Rp 185 miliar rupiah lebih.

Saat ini muncul lagi anggaran untuk jalan di Poros tengah Pulau Semau, Kabupaten Kupang dengan alokasi Rp10  miliar lebih dan sudah mulai dikerjakan sesuai pemberitaan media. (Ado)

Share Button

Komentar ANDA?

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]