Pemprov NTT Diminta Dukung Dana untuk KIP dan KPID

0
229

Rapat Komisi I DPRD NTT bersama KIP dan KPID

NTTTERKINI.COM, Kupang – Komisi I DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Pemerintah Provinsi untuk memberikan dukungan dalam bentuk kucuran dana kepada Komisi Informasi Publik (KIP) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTT, Gabriel Beri Binna mengatakan rapat ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Komisi I DPRD Provinsi NTT ke mitra-mitra beberapa waktu lalu.
“Rapat hari ini kami menghadirkan Dinas Kominfo dan Badan Keuangan Daerah, Komisi Informasi Publik (KIP) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi NTT. Dan menindaklanjuti hasil kunker dan bersepakat untuk melakukan upaya-upaya baik itu Dinas Kominfo, KIP, KPID untuk mendapat dukungan dana yang memadai untuk mereka bisa melaksanakan tugas dan fungsinya,” katanya kepada wartawan usai acara dengar pendapat dengan Dinas Kominfo dan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Kamis, 23 Januari 2020.
Dikatakan, peran dari Dinas Kominfo, KIP dan KPID begitu penting bagi masyarakat. “Perlu kami sampaikan kepada masyarakat betapa pentingnya peran Kominfo dan komisi-komisi informasi dan penyiaran,”ungkapnya.
Dia menjelaskan, idealnya ruang udara di NTT ini harus diisi oleh siaran-siaran yang bisa didengar dan dinikmati oleh masyarakat. Bahkan kunjungan dari Presiden RI selama dua hari di Labuan Bajo tidak mendapat up date berita per jam tentang apa yang presiden lakukan di Labuan Bajo. Sebenarnya sesuatu yang dirindukan oleh masyarakat. 
“Kami melihat lembaga-lembaga penyiaran lokal tidak bisa mengembangkan kapasitasnya secara baik. Dan masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan lebih mudah mengakses radio dari negara tetangga. Artinya ruang udara kita belum dikelola dengan baik,” katanya. 
Ini menjadi tugas dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah bahwa frekuensi yang terbatas ini bisa diisi oleh siaran-siaran lokal. Dan memastikan bahwa konglemerasi-konglemerasi media dapat menjalankan kewajiban dan fungsinya untuk memberitakan konten-konten berita lokal. “Itu merupakan bagian dari tanggung jawab mereka untuk lakukan,” pintanya. 
Lebih lanjut, kata dia, dalam rapat tersebut pihaknya juga bersepakat bahwa langkah-langkah penting yang dilakukan untuk memastikan jaringan internet di wilayah publik yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi bisa diakses oleh publik. Bukan hanya untuk kepentingan kedinasan tetapi juga bisa diakses oleh masyarakat. 
“Kami akan melakukan upaya-upaya agar di halaman DPRD NTT dan sepanjang jalan El Tari masyarakat bisa mengakses internet secara gratis. Kami mensinyalir bahwa anggaran ini sebenarnya tersebar di setiap perangkat daerah dan harus diinventarisir dulu kemudian dirancang tata kelola pengembangan internet untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik dan untuk pelayanan publik,” bebernya. 
Dia juga mengatakan, bukannya pemerintah tidak mempunyai kepedulian terhadap kondisi yang dialami oleh Komisioner KIP dan KPID, namun akan dilakukan komunikasi yang insentif dari mereka dengan pemerintah. 
“Dan kami ada inisiatif untuk melakukan evaluasi setiap semester kepada kedua komisi ini. Selain itu juga untuk memastikan bahwa harapan-harapan dari masyarakat terhadap kedua komisi ini dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya. (*/Ado)

Komentar ANDA?