Home / Ekbis / Pemprov NTT Kembali Raih WTP dari BPK

Pemprov NTT Kembali Raih WTP dari BPK

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Anwar Pua Geno

NTTTERKINI.COM, Kupang – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) atas pengelolaan keuangan tahun anggaran (TA) 2018. WTP merupakan yang keempat kali bagi Pemprov NTT.

Namun BPK tetap memberikan sejumlah catatan, diantaranya BPK menemukan adanya denda keterlambatan penyelesaian atas dua pekerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) senilai Rp2,56 miliar dan pembayaran tidak sesuai presentasi kerja sebesar Rp14,95 miliar.

“Ada beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian pemerintah NTT, diantaranya denda keeterlambatan pekerjaan proyek dan pembayaran tak sesuai presentase kerja,” kata Staf ahli bidang manajemen resiko, Bernadus Dwita Pradana saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksan (LHPK) 2018 ke DPRD Provinsi NTT, Senin, 27 Mei 2019.

Baca Juga :  Pemprov NTT Usul Geser Anggaran Rp28 Miliar Lebih

LHPK itu diserahkan langsung kepada Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno yang disaksikan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat.

Selain itu, BPK juga menemukan penatausahaan aset personil, sarana prasarana dan dokumen yang belum tertib serta kesalahan penganggaran belanja modal dan belanja barang sebesar Rp247,76 miliar.

Permasalahan itu tidak bersifat tidak material atau tidak mempengaruhi kewajaran LKPD 2018, sehingga BPK tetap memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

BPK RI berharap Pemerintah NTT dapat mempertahankan opini WTP di masa mendatang dan menjadi motivasi serta dapat mendorong pemerintah kabupaten / kota di Provinsi NTT untuk juga memperoleh opini WTP.

“Senantiasa menggunakan sejumlah besar keuangan daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat,” pintanya.

Baca Juga :  Pemerintah Tunggak Listrik Terbesar di NTT

Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno mengatakan
opini WTP ini harus sejalan dengan pembangunan dan keaejahteraan masyarakat.

Gubernur NTT, Viktor Laiskodat menganggap WTP yang diterima ini sebagai hal yang biasa di pemerintahan. “Tidak ada hal yang luar biasa dan hebat. Intinya masyarakat NTT bisa menikmati kesejahteraan,” katanya. (Ado)

Share Button

Komentar ANDA?

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]