Home / Sosbud / Pencemaran Laut Timor Dilaporkan ke KPK

Pencemaran Laut Timor Dilaporkan ke KPK

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Meledaknya ladang minyak Montara pada 21 Agustus 2009 silam

NTTTERKINI.COM, Kupang – Ocean Watch Indonesia (OWI) sebuah LSM Indonesia yang berpusat di Bogor-Jawa Barat melaporkan PTTEP Australasia dan pihak-pihak terkait lainnya di Indonesia dan Australia terkait dengan penyelesaian tumpahan minyak Montara di Laut Timor ke Komisi Pemberatasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

Pengaduan ini bertujuan agar KPK RI segera mulai melakukan investigasi atas dugaan kemungkinan telah terjadinya sebuah konspirasi antara PTTEP AA dengan pihak-pihak terkait di Indonesia dengan cara gratifikasi untuk menghilangkan kasus petaka tumpahan minyak Montara di Laut Timor yang sudah hampir empat tahun tidak tuntas dan mengorbankan puluhan ribu rakyat Indonesia dan rusaknya lingkungan di perairan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kami sudah laporkan PTTEP AA dan sejumlah pihak di Indonesia ke KPK untuk di selidiki terhambatnya penyelesaian tumpahan minyak di Laut Timor,” kata Koordinator OWI, Herman Jaya yang disampai melalui milis ke NTTTERKINI.COm, Senin, 21 Januari 2013.

Baca Juga :  Belalang Kembara "Kepung" Kota Waingapu

Laporan ini dilakukan, karena ada dugaan terjadinya gratifikasi antara PTTEP AA dan sejumlah pihak di Indonesia, seperti oknum-oknum di salah satu perguruan tinggi di Indonesia (Tanpa menyebutkan PT tersebut) yang melakukan penelitian atas pencemaran di Laut Timor.

Dana bantuan sosial (CSR) bagi korban pencemaran di Laut Timor sebesar 5 juta us dollar yang kemudian diturunkan menjadi 3 juta us dollar. “Patut diduga dana 2 juta us dollar dari dana CSR 5 juta dolar itu telah digunakan untuk membayar oknum-oknum perguruan tinggi Indonesia dan pihak terkait lainnya,” kata Herman.

Selain itu, Deputy IV Menteri Negara Lingkungan Hidup Masnelyarti Hilman dan Direktur Jenderal Perjanjian Hukum Internasional Kementerian Luar Negeri, Linggarjati yang menandatangani MoU dengan PTTEP AA. Padahal, dalam konsep MoU terdapat salah satu butir yang menyatakan, setelah MoU ditandatangani, tidak ada pihak lain lagi di Indonesia yang boleh melakukan klaim atas pencemaran Laut Timor. “Setiap warga negara memiliki hak untuk mengajukan klaim terhadap pencemar lingkungan,” katanya.

Baca Juga :  Laporkan ke Dewan Pers, SPS Data Media di NTT

Adapun data-data pencemaran yang dikeluarkan pihak terkait di Indonesia hampir sama dengan yang dikeluarkan PTTEP AA dan selalu berubah-ubah, yang cenderung menguntungkan perusahaan asal Thailand itu. “Saya berharap dalam waktu dekat ini KPK sudah mulai memanggil para pihak yang terkait termasuk PTTEP AA dan pejabat pemerintah Australia,” katanya.

Tujuan utama dari pengaduan ini adalah untuk menjadikan Kasus Tumpahan Minyak Montara di Laut Timor ini menjadi terang benderang agar tidak ada agenda tersembunyi dari pihak-pihak terkait. (Ado)

Komentar ANDA?

Tags : #

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]