Home / Ekbis / Pengamat: Pengelolaan Dana Bansos Harus Transparan

Pengamat: Pengelolaan Dana Bansos Harus Transparan

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]
John Tuba Helan

John Tuba Helan

NTTTERKINI.COM, Kupang – Pakar Hukum Tata Negera Universitas Nusa Cendana (Undana) Dr John Tuba Helan meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diminta transparan dalam pengelolaan dana Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2013. Hal itu untuk meredam opini yang mulai berkembang di masyarakat bahwa sejumlah dana tersebut sudah dimanfaatkan untuk kampanye calon gubernur. “Pengelolaan dana Bansos harus terbuka ke publik,” katanya kepada wartawan di Kupang, Kamis, 16 Mei 2013.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak warga negara untuk mengetahui kebijakan yang ditempuh pemerintah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab melalui penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum.

Baca Juga :  PLN Tambah 9 MW Atasi Pemadaman Bergilir di Kupang

Penjelasan pemerintah yang transparan itu, menurut dia, juga menghindari penyalahgunaan dana bansos yang seharusnya diperuntukan bagi pengembangan ekonomi masyarakat. “Yang berkembang di masyarakat, dana bansos yang sudah dimanfaatkan sekitar Rp 1 miliar. Data-data ini yang harus bisa diakses untuk disampaikan ke publik,” katanya.

Penggunaan dana bansos, katanya, tidak boleh menyimpang, untuk kepentingan pemilu kepala daerah. Karena itu untuk meyakinkan publik mengenai penggunaan dana bansos, data penggunaan dana tersebut tidak boleh ditutup-tutupi. “Bukti penggunaan dana itu harus diperlihatkan dan peruntukannya untuk apa saja,” pintanya.

Selain itu, lanjutnya, dana bansos juga tidak boleh dimanfaatkan untuk ucapan duka cita dari pemerintah daerah. Karena itu, dia mengingatkan penggunaan dana bansos 2013 jangan sampai sama seperti penggunaan dana bansos tahun 2010 yang seusai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT ternyata dimanfaatkan untuk sewa pesawat, helikopter, dan perjalanan dinas ke luar negeri. “Pemanfaatan dana bansos harus tepat sasaran, sehingga kasus tahun 2010 tidak terulang lagi,” katanya.

Baca Juga :  95 Persen Miras Beredar di NTT Jenis Sopi

Misalnya, dana bansos digunakan untuk menyewa pesawat terkait pelantikan Bupati Flores Timur pada 27 Agustus 2010 sebesar 27,9 juta, pelantikan sekretaris Kabupaten Rote Ndao dan Sumba Timur pada 6 September 2010 sebesar Rp46 juta, serta sewa helikopter sebesar Rp14 juta ke Kabupaten Timor Tengah Utara pada 26 Juli 2010. (Ado)

Komentar ANDA?

Tags : # # #

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]