Home / Polkam / Pengamat: Pergeseran Anggaran Secara Sepihak Melanggar Hukum 

Pengamat: Pergeseran Anggaran Secara Sepihak Melanggar Hukum 

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Jhon Tuba Helan

NTTTERKINI.COM, Kupang – Pengamat hukum taga negara Universitas Nusa Cendana (Undana), Jhon Tuba Helan menyebutkan pergeseran anggaran secara sepihak oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tekah dibahas bersama dinilai telah melanggar hukum yakni peraturan daerah (Perda).

“Harusnya ada persetujuan DPRD, seelum melakukan pergeseran anggaran, karena produk APBD ditetapkan bersama antara pemerintah dan DPRD,” kata Jhon kepada wartawan, Selasa, 2 Juli 2019.

Karena itu, dia menilai pergeseran angaran yang dilakukan secara sepihak itu tekah melanggar hukum yakni Perda yang dihasilkan bersama. “Ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan lain, namun pelaksanaan lain lagi,” katanya.

Disebutkan berdasarkan UU Pemerintah daerah Nomor 23 tahun 2014, hak anggaran itu berada di DPRD, pemerintah hanya menyusun dan mengusulkan ke DPRD dan dibahas bersama untuk ditetapkan. “Ketok palu itu berada di DPRD. Jadi perda itu adalah produk bersama,” ujarnya.

Baca Juga :  Forza Demo Tolak Ketua DPRD NTT

Bahkan, lanjut dia, ada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang pengelolaan keuangan daerah disebutkan ada larangan untuk melakukan pergeseran anggaran, tanpa persetujuan DPRd, dan hanya untuk urusan yang mendesak.

“Untuk penggunaan anggaran mendahului perubahan juga harus mendapat persetujuan DPRD, dan sifatnya harus mendesak,” tegasnya.

DPRD, menurut dia, punya hak pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan daerah. Karena itu, DPRD bisa meminta penjelasan pemerintah atau mengembalikan anggaran yang digeser ke pos sebelumnya.

“Hak anggaran itu ada di DPRD. Semua produk hukum harus ikut prosedur dan ada persetujuan DPRD,” tegasnya.

Untuk diketahui Pemprov NTT secara sepihak menggeser anggaran yang dibahas bersama DPRD, diantaranya untuk segmen jalan provinsi di Sumba Timur yang telah disetujui di Badan Anggaran sebesar Rp74 Miliar, namun pada Perda APBD berkurang menjadi Rp46 miliar.

Baca Juga :  Tiga Swapraja di TTS Siap Menangkan Viktory- Joss

Ruas jalan Bokong-Lelogama, Kabupaten Kupang yang disetujui sebesar Rp 155 miliar lebih lalu berubah atau naik menjadi Rp 185 miliar rupiah lebih.

Saat ini muncul lagi anggaran untuk jalan di Poros tengah Pulau Semau, Kabupaten Kupang dengan alokasi Rp10  miliar lebih dan sudah mulai dikerjakan sesuai pemberitaan media. (Ado)

Share Button

Komentar ANDA?

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]