Home / Hukrim / Pergeseran APBD, Demokrat NTT Dorong Pembentukan Pansus

Pergeseran APBD, Demokrat NTT Dorong Pembentukan Pansus

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Konfrensi pers Fraksi Demokrat NTT

NTTTERKINI.COM, Kupang – Fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) akan mendorong untuk pembentukan Panitia khusus (Pansus) DPRD NTT guna mencari penyelesaian pergeseran anggaran oleh pemerintah.

“Jika pemerintah tidak memberikan jawaban terkait pergeseran anggaran tersebut, maka kami akan dorong pembentukan Pansus,” kata anggota fraksi Demokrat, Ardy Kalelena kepada wartawan, Kamis, 13 Juni 2019.

Hal senada diungkapkan, Ketua Fraksi Demokrat, Winston Rondo yang meminta pemerintah agar tidak menutupi pergeseran APBD 2019 sebesar Rp60 Miliar terhadap terhadap tiga item proyek di Sumba, dan Kabupaten Kupang.

“Kami minta pemerintah jelaskan secara gamblang tentang pergeseran anggaran. Jangan ditutupi agar semua masyakat tahu,” katanya.

Dia pun mempertanyakan sikap pemerintah yang enggan memberikan tanggapan terkait pergeseramln angaran itu dalam tanggapannya terhadap pendapat umum fraksi Demokrat, dan akan menjawabnya pada perubahan anggaran 2019.

Baca Juga :  Demokrat Kota Kupang Targetkan 10 Kursi DPRD

“Berarti masih 4 bulan lagi baru pemerintah memberikan jawaban terkait masalah itu. Padahal, kami tanyakan hari ini,” ujarnya.

Dia membenarkan sidang paripurna yang digelar ini terkait dengan laporan pertanggungjawaban 2018, namun dalam perjalanan ada kejanggalan pada anggaran 2019, sehingga dipertanyakan.

“Betul, evaluasi APBD 2018, namun jika ada yang berkembang, maka akan kami ajukan pertanyaan,” katanya.

Dia menilai tindakan pemerintah dengan melakukan pergeseran anggaran tanpa sepengetahuan DPRD NTT tidak sejalan dengan amanat UU. “Seharusnya apa yang dibahas dengan DPRD dan Perda yang dihasilkan harus sama,” ujarnya.

Dia mengaku telah pertanyakan masalah ini ke Kemendagri, dan jawabannya pemerintah dapat melakukan pergeseran anggaran, jika sesuai UU, situasi yang mendesak serta bayar hutang daerah.

Baca Juga :  Pemprov NTT Diduga Manipulasi Dokumen Anggaran 2019

“Perintah UU apa yang butuh pergeseran, apa situasi mendesak di NTT, atau ada utang apa yang harus dibayar,” tanya dia.

Untuk diketahui sejumlah anggaran yang digeser antara lain, anggaran untuk segmen jalan provinsi di Sumba Timur yang telah disetujui di Badan Anggaran sebesar Rp74 Miliar, namun pada Perda APBD berkurang menjadi Rp46 miliar.

Ruas jalan Bokong-Lelogama, Kabupaten Kupang yang disetujui sebesar Rp 155 miliar lebih lalu berubah atau naik menjadi Rp 185 miliar rupiah lebih.

Saat ini muncul lagi anggaran untuk jalan di Poros tengah Pulau Semau, Kabupaten Kupang dengan alokasi Rp10  miliar lebih dan sudah mulai dikerjakan sesuai pemberitaan media. (Ado)

Share Button

Komentar ANDA?

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]