Home / Hukrim / Pergeseran APBD NTT, Leo: Ini Kejahatan Anggaran

Pergeseran APBD NTT, Leo: Ini Kejahatan Anggaran

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

Komisi IV

NTTTERKINI.COM, Kupang – Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) Leo Lelo menilai pergeseran APBD Provinsi NTT 2018 sebesar Rp60 miliar dinilai merupakan klaim bugething adalah kejahatan anggaran.

“Klaim bugeting adalah kejahatan anggaran, karena tidak di bahas di DPRD,” kata Leo Lelo di Kupang, Rabu, 12 Juni 2019.

Jika ada pergeseran anggaran, kata dia, maka pemerintah harus membahasnya bersama DPRdlD NTT yang punya hak buget, jika maka tidak bisa dilakukan pergeseran. “Pergeseran itu hanya bisa dilakukan, jika ada hal yang luar biasa,” tegasnya.

Anggaran yang digeser antara lain, anggaran untuk segmen jalan provinsi di Sumba Timur yang telah disetujui di Badan Anggaran sebesar Rp74 Miliar, namun pada Perda APBD berkurang menjadi Rp46 miliar.
Ruas jalan Bokong-Lelogama, Kabupaten Kupang yang disetujui sebesar Rp 155 miliar lebih lalu berubah atau naik menjadi Rp 185 miliar rupiah lebih.

Baca Juga :  Pergeseran Anggaran, Komisi IV DPRD NTT "Adili" PUPR

Saat ini muncul lagi anggaran untuk jalan di Poros tengah Pulau Semau, Kabupaten Kupang dengan alokasi Rp10  miliar lebih dan sudah mulai dikerjakan sesuai pemberitaan media.

Ketua Komisi IV DPRD NTT, David Wadu mengaku tidak mengetahui adanya pergeseran anggaran tersebut. Karena itu, pihaknya berencana memanggil Dinas PUPR untuk menjelaskan pergeseran anggaran tersebut.

“Kami akan minta penjelasan dinas terkait atas masalah tersebut, karena kami tidak tahu adanya pergeseran anggaran itu,” ujarnya.

Dia mengaku untuk ruas jalan di Pulau Semau tidak pernah dibahas di komisi IV DPRD NTT. “Yang kami tahu yang dibahas di anggaran hanya ruas jalan Sumba dan Bokong-Lelogama. Kalau Semau, kami baru tahu,” tegasnya.

Baca Juga :  Geger, Pesawat Tanpa Awak Jatuh di SBD

Anggota Komisi IV lainnya, Jefri Un Banunaek mengaku sejak awal pihaknya menolak untuk pengerjaan jalan yang bukan ruas jalan provinsi. “Jika harus dikerjakan, maka harus ada diakresi dari Gubernur NTT,” katanya. (Ado)

Share Button

Komentar ANDA?

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]