Home / Ekbis / Perintah Lisan Gubernur Gusur PKL Dinilai Ilegal

Perintah Lisan Gubernur Gusur PKL Dinilai Ilegal

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]

RDP PKL, Dinas Perindag, Pol PP dan DPRD NTT

NTTTERKINI.COM, Kupang – Komisi V DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) menilai perintah Gubernur NTT, Vikor Bungtilu Laiskodat untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang jalan Polisi Militer dinilai ilegal, karena disampaikan secara lisan.

“Perintah Gubernur itu ilegal, karena disampaikan secara lisan,” kata anggota komisi V DPRD NTT, Winston Rondo saat beraudiens dengan PKL dan dinas Perindag dan Pol PP terkait penggusuran PKL, Senin, 26 Agustus 2019.

Menurut dia, perintah gubernur secara lisan bisa disalahartikan oleh dinas terkait. Intinya penataan PKL dan bukan digusur atau relokasi. Harusnya, pemerinah menyiapkan lokasi yang layak bagi PKL dengan pelengkapanya, sepeti tenda dan lainnya, baru melakukan penggusuran atau relokasi para PKL.

“Kalau belum siap, kenapa buru-buru digusur. Keputusan ini harus diperbaiki. Pemerintah siapkan dulu lokasinya,” tegasnya.

Baca Juga :  Pergeseran Anggaran, Plt Kadis PUPR NTT Minta Maaf

Karena itu, dia meminta agar PKL tetap berjualan di sepanjang jalan polisi militer sampai pemerintah menyiapkan lokasi baru yang strategis bagi PKL. “Kalau belum ada alternatif tempat, PKL harus dikembalikan dulu ke tempat lama. Lokasi baru juga harus pakai tenda,” katanya.

Dia mengaku penggusuran dan relokasi ini dilakukan oleh pemerintah provinsi, bukan pemerintah kota sebagai penguasa wilayah, karena Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore tidak mengetahui ada penggusuran dan relokasi ini.

“Saat PKL bertemu Walikota, saya berada disitu. Walikota mengaku tidak tahu soal relokasi PKL ini,” tegasnya.

Kepala bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian dan perdagangan NTT, Kornelis Tallo mengaku diperintahkan Gubernur NTT secara lisan untuk menertibkan PKL di sepanjang jalan Polisi Militer.

“Pada 9 Juli 2019, kami dipanggil Gubernur. Isi perintahnya lisan, tolong pindahkan PKL di belakang kantor Gubernur, karena terlalu jorok,” katanya mengutip perintah Gubernur NTT.

Baca Juga :  Pergeseran APBD, Demokrat NTT Dorong Pembentukan Pansus

Dia mengaku penempatan PKL di sepanjang jalan polisi militer, karena adanya kerjasama antara pemerintah kota dan provinsi yang baru akan berakhir pada Maret 2020. “Batas waktu bagi PKL berjualan sesua kesepakatan adalah Maret 2020,” ujarnya.

Perwakikan PKL, Tina mengatakan relokasi PKL ke belakang Hotel Cendana mematikan usaha mereka, karena ditempatkan di lokasi yang tidak layak. “Kami diberi tempat dengan luas hanya 1×1 meter. Terus berada di pemukiman warga. Sangat tidak layak,” katanya.

Bahkan, dia mengaku telah sebulan berjualan di lokasi itu, namun penghasilannya baru Rp100 ribu. “Bagaimana untuk makan, atau bayar koperasi. Sangat tidak cukup,” katanya.

Dia berharap para PKL ditempatkan di lokasi yang gampang dijangkau masyarakat, sehingga mereka bisa hidup. (Ado)

Share Button

Komentar ANDA?

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]