Home / Polkam / Pilkada SBD Diusulkan Diselesaikan Secara Adat

Pilkada SBD Diusulkan Diselesaikan Secara Adat

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]
Diskusi forum Timex terkait kisruh pilkada SBD

Diskusi forum Timex terkait kisruh pilkada SBD

NTTTERKINI.COM, Kupang – Pasangan calon Bupati Sumba Barat Daya (SBD) Kornelius Kodi Mete- Daud Lende Umbu Moto mengusulkan agar kisruh pemilu kepala daerah (Pilkada) setempat diselesaikan secara adat.

“Solusi kisruh Pilkada SBD ini bisa diselesaikan secara adat,” kata kuasa hukum Kornelis pasangan calon Bupati Kodi Mete- Daud Lende Umbu Moto, Petrus Salestinus di Kupang, Sabtu, 14 Desember 2013.

Biang kisruh pilkada SBD, menurut dia, adalah Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan menolak seluruh gugatan pasangan Kornelius. Karena dia menuntut agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar pleno ulang untuk menetapkan pasangan calon itu sebagai pemenang.

Baca Juga :  Wacana Provinsi Flores Kembali Dihembuskan

“Kami minta KPU menggelar pleno ulang pilkada SBD, karena terbukti terjadi penggelembungan suara sebanyak 13 ribu lebih,” katanya.

Padahal, KPU SBD telah menggelar dua kali pleno dengan menetapkan dua pemenang yang berbeda, yakni Markus Dairo Tallu- Dara Tanggu Kaha serta Kornelisu Kodi Mete- Daud Lende Umbu Moto.

Juru bicara KPU NTT Djidon de Haan mengatakan hasil pilkada SBD sudah final sesuai putusan MK yang memperkuat putusan KPU SBD pada pleno pertama yang menetapkan Markus Dairo Tallu- Dara Tanggu Kaha sebagai pemenang. “Jika ingin hasil berubah, maka MK harus merevisi kembali putusannya,” katanya.

Menurut dia, kisruh Pilkada SBD sudah masuk ranah hukum sehinga tidak bisa diselesaikan dengan cara apa pun, selain melalui jalur hukum. “Tidak ada jalan damai atau melalui adat. Hanya ada satu jalan batalkan dulu putusan MK,” katanya.

Baca Juga :  Perempuan Target Keterwakilan 15 Persen di Legislatif

Dia mengatakan, kisruh pilkada SBD bukan lagi menjadi tangggungjawab KPU, karena hasilnya sudah diserahkan ke Gubernur dan Mendagri untuk memproses pelantikannya. “Kami tidak bisa menggelar pleno lagi, karena masalah ini kini ditangani Gubernur dan Mendagri,” katanya. (Ado)

Komentar ANDA?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]