Home / Hukrim / Pra Peradilan KPK, Ini Alasan Bupati Sabu Raijua

Pra Peradilan KPK, Ini Alasan Bupati Sabu Raijua

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]
Marthen Dira Tome

Marthen Dira Tome

NTTTERKINI.COM, Kupang – Bupati Sabu Raijua Marthen Dira Tome telah mengajukan gugatan Pra Peradilan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana pendidikan luar sekolah (PLS) tahun 2007 senilai Rp 77 miliar.

Gugatan Pra Peradilan itu diajukan pada Jumat, 8 April 2016 lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantas alasan apa sehingga Bupati itu mem-perpradilankan KPK?

“Saya pra peradilan KPK, karena menggantung status saya sebagai tersangka selama dua tahun,” kata Marthen, Selasa, 12 April 2016.

Menurut dia, sebelum melakukan pra peradilan terhadap KPK, sudah ada tiga pra peradilan yang menang yakni kasus Budi gunawan, Hadi Purnomo dan mantan Wali Kota Makasar. Akibat dari gugatan mereka membuat lembaga KPK ternoda. “Saya tidak mau masuk dulu ke ranah itu. Tetapi kami lihat saja, waktu berjalan terus,” katanya.

Baca Juga :  Kuasa Hukum Minta Status Tersangka Dira Tome Dicabut

Dia menyesalkan karena dirinya ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2014, namun sampai hari ini tidak jelas seperti apa. “Yang namanya tersangka, setengah dari kaki sudah ada dalam penjara. Apakah kami harus digantung seperti ini,” ucapnya.

Dia mengatakan dengan berlarutnya kasus ini, maka sama dengan pembunuhan karakter. Karena itu dengan hak sebagai warga negara, maka dirinya mengajukan Pra Peradilan.

“Kemana-mana anak-anak kami selalu disebut anak koruptor. Apa benar seperti itu? Dengan hak yang ada ada coba melakukan gugatan kesana,” ujarnya.

Dia berharap KPK bisa membebaskan orang yang benar, dan menghukum orang yang salah. Sehingga melihat kondisi ini, maka sebaiknya KPK kembalikan kasus ini ke Kejaksaan agar bisa diterbitkan SP3. “Itu selesai. Negara bisa kok,” ujarnya.

Baca Juga :  Usai Memperkosa, Pelaku Bawa Kabur Uang Rp600 Ribu

Dia merasa penetapan sebagai tersangka tidak adil, karena dirnya merasa tidak bersalah. KPK menetapkan orang menjadi tersangka tanpa sebuah proses. Setelah ditetapkan tersangka baru mulai periksa saksi. “Penetapan seorang calon tersangka menjadi tersangka harus melalui suatu proses pemeriksaan. Tapi itu tidak dilakukan tiba-tiba kami ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

Anehnya lagi, lanjutnya, dua orang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya yakni (Alm) Jhon Manulangga. Jhon meninggal pada 31 Desember 2011 ditetapkan sebagai tersangka pada 2014. “Ini kondisi yang terjadi makanya saya bilang kami ini manusia bisa. Kami bukan malaikat. Karena itu tidak terlepas kekhilafan,” ujarnya.

Mantan Kepala Bidan PLS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) NTT itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, setelah mengambil kasus itu dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT pada 2014 lalu. (Ado)

Komentar ANDA?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]