Home / Hukrim / Presiden Didesak Minta Maaf kepada Warga NTT

Presiden Didesak Minta Maaf kepada Warga NTT

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]
Jenasah Adrianus Chandra Galaja saat tiba di Kupang.

Jenasah Adrianus Chandra Galaja saat tiba di Kupang.

NTTTERKINI.COM, Kupang – Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) meminta Presiden SBY untuk segera meminta maaf kepada warga NTT di Jakarta, Yogyakarta dan khususnya di NTT atas meninggalnya empat anak NTT, dan mencabut pernyataanya, bahwa Kopasus adalah kesatria.

“Kami minta Presiden segera meminta maaf kepada warga NTT atas pernyataannya yang memuji Kopasus, setelah membantai empat anak NTT di LP Cebongan,” kata Ketua TPDI, Petrus Salestinus yang menghubungi wartawan, Jumat, 26 April 2013.

Dia juga meminta Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Gubernur Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono untuk segera menertibkan spanduk-spanduk yang memuji tindakan Kopasus yang menembak mati empat anak NTT.

Baca Juga :  Polda NTT Gagalkan Penyelundupan 2 Ton Emas

“Kami memberikan deadline waktu selama 14 hari terhitung sejak hari ini untuk mencopot spanduk yang memuji Kopasus. Jika tidak, maka kami akan menuntut secara pidana dan perdata karena dinilai melecehkan aspek kemanusiaan,” kata

Spanduk- spanduk yang isinya memuji tindakan tak terpuji 11 (sebelas) oknum anggota Kopasus itu sangat tidak mendidik, dan menjustifikasi tindakan kriminal tak terpuji yang dilakukan oknum Kopasus dan melecehkan kelompok preman khususnya serta warga NTT.

Padahal, menurut Selestinus, tindakan 11 oknum Kopasus itu merupakan tindakan pengecut. Karena dilakukan pada tengah malam, menggunakan topeng, memakai senjata TNI dan dilakukan pada saat keempat pemuda asal NTT itu berada dalam tahanan di LP Cebongan.

Baca Juga :  Pemuda Tewas Terjun dari Jembatan Liliba

Munculnya spanduk yang berkonotasi mencari pembenaran tersebut, menurut dia, akibat pernyataan sejumlah petinggi negara termasuk Presiden SBY dan sejumlah mantan Jenderal TNI AD. “Mereka enilai tindakan 11 anggota Kopasus itu sebagai berjiwa kesatria dan korsa sebagai prajurit TNI, meskipun secara hukum salah,” katanya.

Ketua Koalisi Warga Negara untuk Tragedi Yogyakarta, Elcid Li menilai negara ini telah gagal, karena LP yang seharusnya merupakan bagian dari upaya pembinaan bagi para penghuninya, justru menjadi tempat pelanggaran hukum yang brutal. “Inilah bentuk kegagalan di negeri ini yang tidak bisa melindungi warganya sendiri,” katanya. (Rit)

Komentar ANDA?

Tags : #

Bagikan Halaman ini

Share Button
[simple-social-share]